25.3 C
Semarang
Jumat, 13 Desember 2019

Pimpinan juga Bertanggung jawab

Must Read

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

MUGASSARI – Ditemukannya kasus 10 anggota polisi di jajaran Polda Jateng menguasai 10 mobil barang bukti menjadi fenomena yang selama ini tersembunyi. Bahkan diduga masih banyak oknum polisi yang memanfaatkan barang bukti digunakan untuk keperluan pribadi.

Indonesia Police Watch menilai, bahwa pemakaian barang bukti 10 unit mobil oleh oknum polisi menunjukkan bahwa belum semua anggota memahami ketentuan yang berlaku di internal kepolisian sendiri.

”Pimpinan juga harus bertanggung jawab, jangan hanya kesalahan ditimpakan ke oknum anggota saja. Terlebih jika ada indikasi pembiaran dari pimpinan oknum yang bersangkutan,” ungkap Wakil Ketua Indonesia Police Watch Jateng, Agus Hermanto kepada Radar Semarang, Kamis (5/2).

Kasus tersebut sangat disayangkan, mengingat polri memiliki regulasi yang mengatur tentang tata cara pengelolaan barang bukti, yakni perkap Nomor 10 Tahun 2010. ”Perkap itu dulu muncul karena diakui di lapangan atau di jajaran kepolisian hingga tingkat terendah, masih banyak ditemukan penyalahgunaan pengelolaan barang bukti,” katanya.

Baik menyangkut tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan suatu barang bukti. ”Itu bagian tak terpisahkan dari suatu proses penyidikan suatu perkara,” katanya.

Pihaknya meminta aturan tersebut ditegakkan, mengingat masih sangat rawan bahwa anggota kepolisian justru menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi. Terutama di tingkat polsek dan polres. ”Jangan sampai kepercayaan publik kepada instansi kepolisian menurun. Apalagi bila stigma negatif ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa begitu mudahnya oknum polisi menggunakan barang bukti. Sementara di sisi lain, masyarakat merasakan begitu sulitnya mengurus barang bukti yang menjadi hak mereka,” tandasnya.

Pihaknya memberi apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bidang Propam Polda Jawa Tengah terhadap pelanggaran disiplin dan memberi sanksi kepada 10 oknum Polda Jateng tersebut. ”Masyarakat pasti akan menilai positif terhadap apa yang dilakukan Propam Polda Jateng. Kami mendorong agar kasus ini diproses secara tuntas dan transparan. Oknum yang terbukti sudah sepantasnya mendapat sanksi,” terangnya. (amu/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Rombak Kurikulum

Reformasi besar-besaran. Di bidang kurikulum pendidikan. Itulah instruksi Presiden Joko Widodo. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Kemarin. Kata 'reformasi' saja sudah sangat ekstrem. Apalagi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -