IST

”Kalau ada yang pindah sebelum 6 bulan, bisa dilaporkan ke kami, sekolah akan kami ingatkan agar tidak terjadi lagi.”

IST
IST

Bunyamin
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

KALIWIRU – Maraknya siswa SMA swasta khususnya kelas X yang pindah ke SMA/SMK negeri pada awal semester genap dinilai normal oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bunyamin. Ia juga menjamin tidak ada transaksi maupun pungutan liar (pungli) yang dilakukan SMA/SMK negeri penerima siswa pindahan tersebut.

Dikatakan, mutasi siswa sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (perwal) No 6 tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2014. Dijelaskan, dalam Perwal tersebut tertulis jelas jika siswa sekolah swasta dapat melakukan mutasi ke sekolah negeri setelah 6 bulan belajar.

”Kalau ada yang pindah sebelum 6 bulan, bisa dilaporkan ke kami, sekolah akan kami ingatkan agar tidak terjadi lagi. Sekolah swasta juga boleh menjelaskan aturan tersebut kepada siswa dan orang tuanya yang mengajukan mutasi,” ujar Bunyamin kepada Radar Semarang, Kamis (5/2).

Pihaknya memastikan, jika ada siswa yang melakukan mutasi tidak sesuai dengan aturan Perwal, akan ditindak tegas, baik itu sekolah tujuan maupun siswa tersebut.

”Kalau ada siswa swasta yang pindah ke sekolah negeri sebelum batas waktu yang ditentukan, pihak sekolah swasta dapat melaporkan hal itu ke Disdik dengan menyertakan data siswa dan sekolah yang dituju, nanti akan kami tindak tegas,” katanya.

Sebelumnya, Kepala SMA Kesatrian 2 Semarang, Supriyono, mengatakan, pada minggu-minggu awal setelah penerimaan peserta didik (PPD) 2014, 6 siswa kelas X di sekolahnya pindah ke sekolah negeri. Sedangkan pada semester genap ini, sebanyak 11 siswa kelas X juga ’angkat kaki’ dari sekolah yang dipimpinnya. ”Yang pasti saat PPD kita menerima siswa sebanyak 337 siswa. Sekarang siswa kita hanya 320 siswa, setelah banyak yang pindah ke sekolah negeri. Semua yang pindah, alasan orang tua mencabut biasanya akan disekolahkan di luar kota. Misalnya di Surabaya, tetapi kemudian ketika saya berikan surat rekomendasi dan saya tulis pindah ke Surabaya, orang tua siswa akhirnya jujur jika tidak pindah di Surabaya namun di Kota Semarang. Modusnya seperti itu,” jelasnya.

Dari keterangan Supriyono itu, bisa dipastikan jika 6 siswanya yang pindah pada awal semester gasal itu melanggar perwal PPD. Hal inilah yang membuat Supriyono resah. Karena mutasi siswa tersebut sangat merugikan sekolahnya, khususnya terkait APBS atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah. ”Ada 17 siswa kelas X yang pindah, jelas itu memengaruhi APBS,” katanya.

Sedangkan terkait penarikan dana oleh sekolah negeri yang menerima siswa pindahan, Bunyamin memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. ”Kalau dalam bentuk barang, mungkin ada satu atau dua. Nanti akan kami lakukan teguran. Harapan kami tidak terjadi seperti itu. Karena sesuai aturan perwal sudah jelas,” paparnya.

Ia menambahkan, soal kuota sekolah negeri, berapa pun yang diterima tidak ada masalah. Ia mencontohkan, di SMA negeri mau menerima siswa satu kelas 32 anak, namun saat PPD ternyata hanya menerima 30 siswa ya tidak masalah. Karena memang adanya seperti itu. ”Kemungkinan ada bangku kosong lantaran saat PPD ada yang tidak daftar ulang. Kuncinya itu ada saat daftar ulang,” katanya.

Adapun jika kuota yang diterima saat PPD lebih banyak daripada kuota yang seharusnya, hal itu dapat dilakukan tapi harus ada permohonan yang dikeluarkan oleh orang tua dan diberikan ke pihak sekolah yang dituju, yang selanjutnya diserahkan ke Disdik.

Bunyamin menegaskan, proses mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri dijamin tidak dimanfaatkan oleh kepala sekolah negeri untuk mengeruk keuntungan. ”Ya, mestinya itu tidak perlu terjadi. Disdik tidak mengharuskan kuota sekolah negeri itu penuh. Kalau memang siswanya sedikit tidak apa-apa. Yang daftar ulang saja diterima. Beda halnya jika ada anak yang belum dapat sekolah, harus ditolong jika salah satu sekolah negeri tersebut ada siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Namun jika siswa tersebut sudah berada di sekolah swasta ya biarkan saja, toh negeri dan swasta sama saja. Ukurannya kan hanya akreditasi sekolah saja,” paparnya.

Terpisah, pakar pendidikan Mungin Eddy Wibowo mengatakan, mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, maraknya mutasi siswa tersebut merugikan salah satu pihak. Menurutnya, Dinas Pendidikan Kota Semarang harus menjadi penengah, dan mencarikan solusi yang tepat terkait permasalahan tersebut.

”Mutasi siswa yang ideal adalah dari sekolah negeri ke sekolah negeri, atau dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Perpindahan dari sekolah swasta ke sekolah negeri itu seharusnya tidak terjadi. Selain mengganggu stabilitas sekolah swasta yang dalam hal ini merupakan partner dari pemerintah, perpindahan tersebut juga kurang etis. Masak dari swasta ke negeri,” ujar Mungin kepada Radar Semarang, Kamis (5/2).

Menurut Mungin, regulasi pemerintah yang selama ini memperbolehkan siswa sekolah swasta melakukan mutasi ke sekolah negeri setelah lebih dari 6 bulan menjadi dasar di mana siswa tersebut ketika gagal mengikuti PPD di sekolah negeri akan menjadikan sekolah swasta seperti batu loncatan.

”Kebanyakan yang dari sekolah swasta ke sekolah negeri itu kan karena saat PPD tidak diterima di sekolah negeri. Nah, pada saat 6 bulan belajar di sekolah swasta, lantas ia seenaknya mengundurkan diri. Itu sama halnya tidak memandang sekolah swasta yang memang ingin ikut mencerdaskan anak bangsa,” lanjutnya.

Seharusnya, Disdik menjadi penengah terhadap permasalahan tersebut. Perlu kesepakatan antar kedua belah pihak, yakni sekolah negeri dan swasta agar salah satu dari mereka tidak merasa dirugikan dengan regulasi pemerintah terkait mutasi siswa tersebut.

”Semua itu tergantung dari manajemen Dinas Pendidikan. Jika hal itu dibiarkan, sangat tidak mungkin sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Semarang perlahan-lahan akan punah satu per satu. Karena memang jika ini tidak segera dibenahi, yang dikhawatirkan kepala sekolah negeri akan menjual ’bangku kosong’ yang ada di sekolahnya,” katanya. (ewb/aro/ce1)