KENDAL— Kelompok Kajian Advokasi Marginal mendesak Pemkab Kendal agar segera memfungsikan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang diberada di Kalireyeng, Kelurahan Kebondalem. Pasalnya, sampai saat ini rusunawa masih dalam kondisi mangkrak. Padahal pembangunan rusunawa sudah selesai sejak akhir 2013 lalu. Tapi, sampai saat ini sarana dan prasarana belum tersedia. Seperti air, listrik, dan fasilitas keamanan. Selain itu, kondisinya masih lengang, tidak ada satupun penghuni yang menempati rusunawa yang dibangun dua blok lima lantai.

Dikhawatirkan jika tidak kunjung ditempati, rusunawa tersebut justru akan rusak karena tidak ada perawatan. “Kami mendorong Pemkab Kendal segera memfungsikan rusunawa agar bisa ditempati masyarakat. Sebab, kami yakin, banyak masyarakat Kendal yang belum memiliki tempat hunian layak,” ujar Ketua Kelompok Kajian Advokasi Marginal, Rusmono Rudi Nuryawan.

Menurut Rusmono, pemerintah pusat sudah mengeluarkan dana puluhan miliar untuk membangun rusunawa di Kendal. Sehingga sangat disayangan jika bangunan tersebut dibiarkan mangkrak hingga bertahun-tahun. “Jika pemerintah tidak sanggup, segera dipihak ketigakan agar rusunawa itu bisa dikelola,” tandasnya.

Kepala UPTD Wilayah I Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptaru) Kecamatan Kendal, Sugiyono, mengatakan kendala utama penempatan rusunawa karena belum ada payung hukum terkait tarif biaya sewa. “Kalau Peraturan Bupati tentanng rusunawa sudah ada, tapi tarif sewa rusunawa belum ada, sehingga belum bisa ditempati. Apakah sistem sewanya nanti bulanan atau tahunan, dan berapa biaya setiap bulan belum ada dan masih proses pengajuan,” kata Sugiyono.

Rusunawa merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Rencananya rusunawa bakal dipergunakan untuk masyarakat yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terdapat dua bangunan bertingkat lima. Setiap bangunan memiliki 98 unit yang dapat disewa warga Kendal. Setiap lantai terdapat 24 unit, sedangkan khusus lantai 1 hanya ada 2 unit yang dapat dipakai khusus untuk kalangan difabel. “Sejauh ini sudah ada 104 kepala keluarga yang mendaftar,” akunya.

Sugiyono memprediksi rusunawa kemungkinan baru bisa ditempati pertengahan atau akhir tahun ini. Hal itu karena ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang harus dipenuhi pemkab. Seperti air, listrik, pagar pengaman dan sebagainya.
Dia menjelaskan, saat ini belum ditetapkan peraturan terkait tarif sewa untuk rusunawa. Yakni, hasil pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh siapa dan uang sewanya masuk kemana. “Sehingga tidak ada penyimpangan dana sewa rusunawa nantinya,” tandasnya. (bud/aro)