TEMBALANG – Praktik galian C di Kecamatan Tembalang yang diduga melibatkan aparat kepolisian, menurut Kriminolog Universitas Diponegoro (Undip), Budi Wicaksono, merupakan bentuk tindakan kolusi. Pasalnya sesuai tugas dan fungsi kepolisian yaitu penyidik pada setiap masalah, namun malah terlibat dalam praktik tindak ilegal.

”Jika memang terbukti oknum kepolisian menjadi beking dalam praktik galian C di Tembalang, maka bisa dipastikan aparat yang terlibat tersebut akan terkena sanksi pidana karena menerima kompensasi dan membiarkan praktik ilegal itu terjadi,” ujar Budi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (5/2).

Dikatakan Budi, kepolisian yang memiliki wewenang menentukan tindak pidana, namun sebaliknya malah ikut bermain dalam tindak pidana tersebut selain dikenakan sanksi kode etik, ia juga dapat diajukan ke meja hijau.

”Galian C itu kan melanggar peraturan tentang lingkungan hidup karena merusak. Jika salah satu anggota dari aparat kepolisian ikut di dalamnya berarti ia juga melanggar undang-undang lingkungan hidup dan itu harus dimejahijaukan,” tuturnya.

Menurutnya jika terbukti aparat kepolisian menjadi beking dalam praktik ilegal tersebut, oknum yang ikut berkecimpung di dalamnya telah melanggar pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang menerima uang dan membiarkan tindak ilegal terjadi.

Sementara itu, Pakar Lingkungan Hidup, Sudharto P Hadi saat ditemui usai penyerahan beasiswa di kampus Undip mengatakan, berdasarkan kaidah lingkungan tidak diperbolehkan terdapat kegiatan yang tidak berwawasan kepada lingkungan termasuk galian C. Sebelum dilakukan galian tersebut harus dilakukan kajian lingkungannya agar tidak menimbulkan masalah.

”Kita tahu begitu banyak persoalan tentang galian C itu di Kota Semarang. Di antaranya tanah berceceran di mana-mana, menutup sekolan, mengganggu tiupan angin, mengepras top soil. Nah hal-hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak dibarengi dengan pengelolaan lingkungan. Seharusnya harus segera dilakukan teguran, kalau tidak ditanggapi harus dilakukan dengan pencabutan izin,” ujarnya.

Menurutnya, jika masih adanya oknum kepolisian dalam praktik galian C khususnya di Kecamatan Tembalang, seharusnya aparat menjadi pelindung dan pengatur dan harus tegas bukan sebaliknya malah membekingi praktik ilegal tersebut. (ewb/zal/ce1)