UNGARAN- Sejumlah perusahaan besar di Kabupaten Semarang banyak yang menerapkan sistem pekerja rumahan. Tentunya model pekerja rumahan tersebut merugikan bagi pekerja dan menguntungkan perusahaan, karena tidak memenuhi hak sebagai pekerja. Padahal di Kabupaten Semarang saat ini ada sekitar 2 ribu pekerja rumahan yang tergabung dalam Kelompok Pekerja Rumahan Mandiri (KPRM) di Kabupaten Semarang. KPRM saat ini mulai meminta perlindungan dari pemerintah terkait pemenuhan hak sebagai pekerja seperti pekerja formal lainnya.

Menurut Ketua Bidang Penguatan Organisasi Yasanti Ungaran, Rima, pekerja rumahan adalah pekerja yang melakukan pekerjaan industri, tetapi di rumah masing-masing. Biasanya ada perusahaan besar yang menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada warga dengan sistem borongan atau bayar berdasaran satuan yang dihasilkan. Di Kabupaten Semarang pekerja rumahan banyak terdapat di wilayah yang dekat dengan industri, seperti di Ungaran, Bergas, Gondoriyo, Bandungan, Bawen dan Ambarawa.

ā€œJumlah mereka sangat banyak ada sekitar 2 ribu orang, tetapi mereka tidak terdata di Dinas Ketenagakerjaan. Tentunya kondisi itu menjadi permasalahan. Sebab, tidak ada legalitas dari pemerintah, Selain itu, tidak ada ketentuan jam kerjanya, bahkan bisa kerja 24 jam, dan upahnya sangat rendah. Hak-hak lainnya seperti jaminan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja tidak ada,ā€ terang Risma dalam diskusi Perlindungan atas Hak Akses Sumber Daya Ekonomi dan Kerja Layak Bagi Pekerja Rumahan untuk Kesejahteraan di Gedung Monumen PKK Jalan Letjend Suprapto No 25-27 Ungaran, kemarin.

Risma mengatakan, sebagian besar pekerja rumahan adalah perempuan dan anak. Parahnya lagi, pekerja rumahan di Kabupaten Semarang mengerjakan produk ekspor milik perusahaan multinasional milik pengusaha asing. Salah satu upayanya mengatasi permasalahan tersebut dengan menyadarkan para pekerja rumahan untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu awal september 2010 membentuk Kelompok Pekerja Rumahan Mandiri (KPRM).

ā€œSelama ini, keberadaan kami diakui pemerintah sebagai pekerja. Semestinya kami juga berhak menuntut hak-hak normatif seperti pekerja lainnya yang dilindungi undang-undang,ā€ tutur salah seorang pekerja rumahan asal Desa Leyangan, Ungaran, Ida Fitriyana, yang juga Ketua KPRM.

Menurut Ida, selama ini upah yang diperoleh hanya Rp 800 per potong baju yang dibuatnya. Sejumlah peralatan kerja disediakan sendiri. Selama bekerja juga tidak ada jaminan kerja, sosial dan kesehatan dari pabrik. Selama ini pihaknya kesulitan menuntut perbaikan kesejahteraan atau peningkatan upah. (tyo/aro)