MUGASSARI – Keterlibatan oknum kepolisian yang diduga menjadi beking galian C ilegal harus dikenakan sanksi tegas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri menyebutkan, kepolisian tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya.

”Sanksi disiplin jelas ada. Jika benar oknum kepolisian terlibat dalam praktik galian C ilegal, berarti sama saja kepolisian mengganggu proses penegakan hukum, karena galian C merupakan aktivitas ilegal. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya keterlibatan oknum kepolisian agar segera melaporkannya, karena akan ditindak tegas oleh badan pengawasan intern kepolisian,” ujar Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman kepada Radar Semarang, Rabu (4/2).

Menurutnya, sanksi tegas akan diberikan oleh badan pengawas internal kepolisian tersebut seperti pemindahan tugas, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. Keterlibatan oknum kepolisian dalam praktik galian C, dikarenakan untuk mengamankan aktivitas ilegal tersebut.

”Dalam praktik galian C itu ada 2 sisi yang saling menguntungkan. Di satu sisi, pelaku praktik galian C itu ingin aktivitas ilegalnya dapat berjalan dengan aman tanpa gangguan apa pun. Sedangkan di sisi lain, aparat curi-curi kesempatan dalam praktik ilegal tersebut dengan menjadi beking keamanannya,” katanya.

Kriminolog Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Rahmat Bowo, menilai kasus pembekingan pertambangan yang melibatkan aparat baik itu oknum TNI maupun Polri sudah bukan rahasia lagi. Tidak terkecuali menjadi beking praktik galian C liar.

Menurutnya, pihak aparat sering memanfaatkan aktivitas ilegal tersebut sebagai ”mesin ATM” alias mengeruk uang. Selain itu juga agar aktivitas tersebut terlihat legal di kalangan masyarakat awam. ”Jika terbukti benar ada oknum kepolisian yang berada di belakang aktivitas galian C ilegal tersebut, maka hal itu harus segera ditindak tegas. Mengingat fungsi aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan malah melindungi aktivitas ilegal,” tegasnya.

Selain itu, penindakan secara tegas juga harus dilaksanakan oleh internal Polri sendiri lewat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pimpinan Polri harus bertindak tanpa pandang bulu meski terdapat salah satu anggota mereka yang terlibat dalam praktik galian C. Sanksi yang dapat diberikan antara lain menutup aktivitas galian C tersebut, serta pencabutan fungsi pada salah satu anggota aparat keamanan yang terbukti menjadi beking.

”Di kepolisian dan TNI kan ada sanksi etik. Barang siapa yang salah satu anggotanya melanggar kode etik, maka harus dijatuhi sanksi etik. Salah satunya jika terbukti menjadi beking praktik ilegal seperti galian C. Selain itu, penegakan keadilan harus digelar secara transparan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penambangan liar atau galian C ilegal di wilayah Kelurahan Mangunharjo, Tembalang, Semarang yang sempat ditutup pada Oktober 2014 lalu itu diduga hanya ”formalitas” belaka. Faktanya, galian C tersebut kembali beroperasi sebelum akhirnya ditutup kembali pada Senin (2/2) lalu oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng.

Diduga beroperasinya kembali penambangan liar lantaran ada beking oknum petugas di belakangnya. Seorang sumber Radar Semarang mengatakan, praktik galian C ilegal itu dijadikan sapi perahan alias ’mesin ATM’ oleh oknum polisi. Oknum petugas tersebut diduga main mata dengan pihak pengelola yang sampai saat ini masih diselidiki oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Namun hingga kemarin belum diketahui siapa oknum polisi dan dari satuan mana oknum yang dimaksud. Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mengaku masih melakukan pendalaman penyelidikan dengan meminta keterangan belasan orang yang merupakan pekerja lapangan, operator alat berat, dan sopir truk dump pengangkut galian C.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo saat dikonfirmasi Radar Semarang memastikan galian C di Mangunharjo, Tembalang tak berizin alias ilegal. ”Tidak ada izin untuk aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Dokumen-dokumen sudah kami periksa,” ujar Djoko, Selasa (3/2). (ewb/aro/ce1)