Soemarmo HS. (DOK/RADAR SEMARANG)
Soemarmo HS. (DOK/RADAR SEMARANG)
Soemarmo HS. (DOK/RADAR SEMARANG)

SEKAYU – Nama mantan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro (HS) digadang-gadang masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang mendatang. Sayangnya, Soemarmo dipastikan tidak bisa mencalonkan diri sebagai wali kota pada pesta demokrasi yang rencananya digelar pada Februari 2016 mendatang lantaran terganjal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam draf PKPU pasal 39 disebutkan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 Tahun 2009, mantan narapidana masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pasal 39 bunyinya sama seperti pasal 7 huruf (g) Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada. Bahwa calon wali kota tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam draf PKPU tersebut dijelaskan, mengacu keputusan MK mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, masih bisa maju sebagai calon kepala daerah apabila sudah memenuhi ketentuan. Pertama, bisa maju setelah 5 tahun, terhitung sejak keluar atau bebas dari tahanan, dibuktikan surat dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) bersangkutan.

Kedua, bersedia mengumumkan sebagai mantan narapidana kepada publik, melalui media cetak lokal atau nasional. ”Dan ketiga tidak melakukan kejahatan yang berulang, dibuktikan dengan surat dari pihak kepolisian minimal dari tingkat polres,” jelas Agus Supriyanto, Divisi Hukum, Pengawasan, dan Pencalonan KPU Kota Semarang usai kegiatan sosialisasi tahapan Pilwalkot Semarang kepada seluruh pihak terkait di Gedung Pandanaran, kemarin (4/2).

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Soemarmo yang pernah diancam pidana penjara 5 tahun memang tidak dapat maju dalam Pilwalkot Semarang yang akan digelar Februari 2016 mendatang. Namun Soemarmo bisa maju dalam Pilwalkot Semarang pada periode berikutnya, dengan syarat tidak melakukan kejahatan lagi dan bersedia iklan di media sebagai mantan narapidana.
”Dalam peraturan, mantan narapidana juga bisa maju lagi selama hak pilihnya sedang tidak dicabut oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tambah Agus Supriyanto.

Sosok Soemarmo ini menjadi menarik karena berdasarkan survei, jika dia maju dalam pilwalkot kali ini, akan menjadi pesaing terkuat Hendrar Prihadi sebagai calon wali kota incumbent (petahana). Apalagi disinyalir Soemarmo masih aktif melakukan kegiatan yang bersifat menarik simpati masyarakat. Beberapa partai politik juga terus memantau aturan tentang bisa tidaknya Soemarmo maju dalam pilwalkot.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada partai politik dan pihak terkait lainnya, bahwa jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak ada perubahan, Pilwalkot Semarang akan dilaksanakan 16 Desember 2015 mendatang. Jadwal ini sudah disusun menggantikan jadwal pilwalkot semula yang rencananya pada 18 April 2015.

”Ini merupakan informasi terkini dari proses perkembangan dinamika politik perintah KPU Pusat. Tapi jika nanti ada perkembangan baru, kemungkinan pilwalkot akan diundur hingga Februari 2016,’’ terangnya.

Sosialisasi ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak di Jateng. Karenanya, sebagai langkah sosialisasi mekanisme pilkada, pihaknya menggundang semua stakeholder dan para pemuda untuk berbagi informasi terkait mekanisme pelaksanaan Pilwalkot Semarang.

Pihaknya menyosialisasikan peraturan KPU yang mengacu Perppu Pilkada yang belum ada kesepakatan direvisi dalam pembahasan di DPR RI. Harapannyaa apabila nanti sudah ada aturan definitif, maka parpol dan masyarakat lainnya tidak ketinggalan informasi karena sudah dikomunikasikan jauh hari sebelumnya. (zal/aro/ce1)