GAYAMSARI – Memasuki semester genap, fenomena mutasi atau perpindahan siswa sekolah swasta ke sekolah negeri marak terjadi di Kota Semarang. Hal ini biasanya dilakukan oleh siswa kelas XI, yang pada penerimaan peserta didik (PPD) 2014 lalu gagal masuk sekolah negeri yang dituju. Diduga, mutasi siswa ini disertai ”transaksi” sejumlah uang maupun barang, bahkan diduga ”dibisniskan” oleh sekolah negeri yang dituju. Hal ini sempat dikeluhkan sejumlah sekolah swasta. Sebab, dalam satu angkatan, jumlah siswa yang ”cabut” mencapai puluhan orang.

Kepala SMA Kesatrian 2 Semarang, Supriyono mengatakan, fenomena siswa sekolah swasta pindah ke sekolah negeri hampir terjadi setiap tahun. Selain secara tidak langsung merugikan pihak sekolah swasta, perpindahan tersebut dikhawatirkan berdampak negatif ke siswa, karena harus berpindah-pindah sekolah yang rata-rata atas kemauan orang tua.

”Istilahnya kan seperti pembajakan. Mungkin menurut orang tua siswa, kalau sekolah di negeri lebih unggul, itu alasan banyaknya siswa pindah sekolah dari SMA swasta ke SMA negeri. Alasan kedua, mungkin masalah biaya ketika di swasta SPP-nya dirasa cukup tinggi, sehingga banyak yang pindah ke negeri yang menurut mereka gratis,” kata Supriyono kepada Radar Semarang, Rabu (4/2).

Selain itu, alasan lain yang menyebabkan siswa sekolah swasta pindah ke sekolah negeri lantaran dekat dengan tempat tinggal, serta gagal diterima di sekolah negeri saat PPD lalu. Melihat hal tersebut, seolah-olah sekolah swasta hanya sebagai batu loncatan untuk pindah ke sekolah negeri pada semester genap.

”Yang pasti prosedur yang kami lakukan harus ada surat rekomendasi dari sekolah yang dituju, benarkah mereka menerima? Yang menjadi permasalahan pada tengah-tengah semester ini, banyak sekolah negeri yang kosong. Inilah yang menjadikan sekolah swasta stabilitas keuangannya terganggu karena banyak yang pindah,” ujarnya.

Proses perpindahan siswa, menurut Supriyono, merupakan inisiatif dari orang tua siswa. Setelah semester gasal selesai, banyak siswa di sekolah tersebut yang berbondong-bondong pindah ke sekolah negeri.

”Sesuai dengan anjuran pemerintah, saat Penerimaan Peserta Didik (PPD) jangan sampai ada bangku kosong di sekolah negeri, namun yang terjadi setelah PPD kok masih ada bangku kosong di sekolah negeri. Konsekuensinya, jika seperti ini keadaannya, sekolah swasta akan banyak yang merugi,” tuturnya.

Dikatakan, pada minggu-minggu awal setelah PPD juga terdapat siswa kelas X SMA swasta yang pindah ke sekolah negeri. Di sekolahnya tercatat 6 siswa kelas X sudah pindah ke sekolah negeri. Sementara untuk semester ini sebanyak 11 siswa kelas X ’angkat kaki’ dari sekolah yang dipimpinnya.

”Yang pasti awal tahun kita menerima siswa sebanyak 337 siswa. Sekarang siswa kita hanya 320 siswa, setelah banyak yang pindah ke sekolah negeri. Semua yang pindah, alasan orang tua mencabut biasanya akan disekolahkan di luar kota. Misalnya di Surabaya, tetapi kemudian ketika saya berikan surat rekomendasi dan saya tulis pindah ke Surabaya, orang tua siswa akhirnya jujur jika tidak pindah di Surabaya namun di Kota Semarang. Modusnya seperti itu,” jelasnya.

Pemberian surat rekomendasi dari pihaknya untuk siswa yang akan pindah sekolah tujuan itu dilakukan setelah banyaknya siswa yang pindah ke sekolah negeri. Hal tersebut dilakukan agar masa depan anak tersebut tidak telantar.

”Setelah kita cari masalahnya apa, kalau semisal keberatan soal SPP kita bisa membantu jika siswa yang bersangkutan menyertakan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kelurahan di mana dia tinggal. Di samping itu, di SMA Kesatrian 2 juga ada program Jumat amal, dan dana tersebut kita gunakan untuk membantu siswa yang kurang mampu,” tuturnya.

Terpisah, Kepala SMA Institut Indonesia (SMA Instindo), Wahyana, mengatakan, tindakan pemerintah yang memberikan lampu hijau kepada siswa untuk mudah pindah ke sekolah negeri sangat merugikan sekolah swasta. Selain mengacaukan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan dan biaya sekolah), berbagai modus dilakukan oleh pihak orang tua untuk dapat memindahkan anaknya ke sekolah negeri.

”Seharusnya jangan begitu, karena kita kan mitra pemerintah. Kita juga sama-sama ingin mencerdaskan bangsa. Sekolah negeri menurut saya tidak pernah kekurangan kuota, karena sudah diatur saat PPD. Memang kita sangat dirugikan, seakan kita tidak diberikan kesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa oleh pemerintah,” keluhnya.

Sepanjang tahun ajaran ini, sebanyak 7 siswa kelas X sekolahnya yang pindah ke sekolah negeri. Namun alasan orang tua yang jelas-jelas memindahkan siswanya ke sekolah negeri ada 2, yakni ke SMA Negeri 5 Semarang dan SMK Negeri 11 (Grafika).

”Yang 6 siswa, permintaan mundur dari orang tua. Kalau mundurnya berbagai macam alasan. Yang ke SMK 11 alasannya untuk masuk tahun depan ke sekolah tersebut, namun kami juga tidak tahu kebenarannya, padahal secara rapor antara sekolah kejuruan dan SMA beda. Pada PPD tahun ini, kami hanya memperoleh 190 siswa, sedangkan daya tampung sekolah kami 240 siswa,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Sovan Haslin Pradana, mengatakan, perpindahan siswa sekolah swasta ke sekolah negeri harus sesuai regulasi pemerintah.

”Kejelasan dilakukan agar tidak ada yang dirugikan. Perpindahan siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri biasanya ada unsur penarikan iuran kesepakatan dari sekolah negeri tujuan ke orang tua siswa,” ujar Sovan.

Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang merekapitulasi kembali antara jumlah siswa kelas VII DI setiap sekolah negeri yang diterima saat PPD lalu, dengan jumlah siswa sekarang. ”Kalau jumlahnya lebih dari kuota yang diterima saat PPD lalu, berarti perlu ditelusuri tambahan siswa tersebut dari mana?,” katanya. (ewb/aro/ce1)