Dua Unit Perusda Dilikuidasi

119

DEMAK – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai bisa menjadi penopang pendapatan asli daerah (PAD) selain dari sektor pajak. Karena itu, BUMD harus bisa meningkatkan kinerjanya agar PAD yang disetor ke pemerintah daerah terus naik. Bupati Dachirin mengatakan, wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara nasional oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus diantisipasi. Pada 2016 nanti, PBB ini akan dibebaskan. Itu berarti akan kehilangan dana antara Rp 21 miliar hingga Rp 25 miliar dari sektor pajak. “Karena itu, kinerja BUMD ini harus kita pacu. Perusda-perusda yang ada ini harus ada pertemuan dan laporan per triwulan. Coba kita atasi apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi,” katanya dihadapan para direksi perusda dalam pembinaan dan evaluasi kinerja BUMD yang berlangsung di Bina Praja, kemarin. Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Dachirin Said, Wabup Harwanto, Sekda dr Singgih Setyono MMR dan Kabag Perekonomian Suhasbukit.

Perusda yang sudah baik harus bisa naik dan dipertahankan. Sedangkan, yang belum harus bekerja keras mengejar target. Wabup Harwanto menambahkan, unit perusda yang merugi terus lebih baik dililuidasi. Kalau dipertahankan tidak bakalan untung. “Seperti Perusda Anwusa yang merugi terus itu sudah keliru sejak awal yakni modalnya terlalu besar. Sehingga siapapun direkturnya tetap kesulitan,” katanya.

Sekda Singgih Setyono mengatakan, untuk meningkatkan kinerja perusda harus ada perubahan mindset. Pengelola harus bekerja keras. Jika tidak, maka perusda terkait bisa tutup. “Ini agar perusda tumbuh dan berkembang serta tidak stagnan,” katanya. Ia mengingatkan, pengelola atau karyawan jangan sampai menciderai perusahaan seperti yang terjadi pada kasus di BPR Wonosalam. Di BPR uang Rp 6,3 miliar hilang tidak terasa. Menurutnya, jajaran direksi gajinya besar dan bisa mengalahkan gaji bupati dan wakil bupati. “Baru masuk kerja saja gajinya Rp 3 juta, ngalahke PNS,” imbuhnya.

Kabag Perekonomian, Suhasbukit mengatakan, berdasarkan hasil audit yang dilakukan, ada dua unit usaha perusda yang layak ditutup. Yaitu, Lumbung Desa Modern (LDM) Mijen dan usaha penggemukan sapi di Karangawen. Sedangkan, unit usaha lainnya seperti bus pariwisata masih diperhitungkan. Bus harapannya bisa mencapai target 20 rit per bulan. Namun, sejauh ini baru bisa tercapai antara 15 hingga 16 rit perbulan. “Apalagi, persaingan bus wisata makin ketat,” katanya.

Untuk unit usaha pabrik es balok di Bonang hampir 3 bulan tidak beroperasi lantaran turun mesin. Produksinya menurun dari 68.489 balok menjadi 5.707 balok. Setelah beroperasi kembali pabrik es untuk nelayan ini menargetkan bisa memproduksi 118.500 balok es pertahun. Karena itu, sekitar 10 ribu balok es perbulan. “Jadi, yang dilikuidasi baru dua saja. Yang lain, masih dalam perhitungan, termasuk wisata pantai Morosari. Sebab, jalan ke pantai akan dibangun beton,” katanya. (hib/fth)