Baleg Bahas Raperda Penanganan Pelacuran

151

SEMARANG – Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Semarang terus mengintensifkan pembahasan Raperda Penanganan Pelacuran. Kemarin Baleg menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder, di antaranya pengelola resosialisasi Argorejo (SK) dan Gambilangu (GBL), LSM Griya Asa-PKBI dan lain sebagainya.

Sedangkan dari SKPD antara lain hadir Dinas Kesehatan Kota Semarang, Satpol PP Linmas, Dinsospora dan lain sebagainya. Pengelola Panti Wanita Utama Solo juga hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Baleg DPRD Kota Semarang Suharsono. Usai rapat, Suharsono menegaskan, penanganan pelacuran di Kota Semarang sudah mendesak untuk diselesaikan.
”Mulai dari persoalan kesehatan, sosial ekonomi hingga mengangkat martabat manusia dan tentu saja soal menegakkan norma agama dan masyarakat,” ujar Suharsono.

Dikatakan, Semarang memang perlu berkaca dengan Pemkot Surabaya yang berani menutup Gang Dolly sebagai salah satu lokalisasi terbesar di tanah air. ”Jika perda itu disahkan dan diberlakukan maka sudah jelas bahwa penyedia jasa serta orang yang menikmati jasa PSK kena hukuman atau sanksi yakni paling berat hukuman kurungan enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” tegas Suharsono. Dengan demikian sudah jelas bahwa resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning harus segera ditutup.

Namun sebelum dilakukan penutupan tentu harus melalui kajian dan persiapan yang matang. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan hingga bagaimana nasib para penghuni atau PSK serta mereka yang selama ini mendapat manfaat sosial ekonomi. ”Saya kira pemkot punya strategi dan pentahapan yang akan dilakukan sebelum menutupnya,” ujar Suharsono.

Sementara itu pegiat LSM Griya Asa PKBI Semarang Ari Istiyadi di depan rapat dengar pendapat menegaskan pihaknya memang menerapkan aturan yang ketat terhadap anak asuh atau para PSK ini. Saat ini program yang tengah dilaksanakan adalah KTA-nisasi. Jumlahnya sudah mencapai 400-an lebih dan ini sudah lebih dari cukup.

”Dari aspek kesehatan setiap tiga bulan mereka wajib ikut VCT, selain itu ada juga pemeriksaan rutin. Untuk bekal kehidupan kelak, mereka juga dibekali dengan berbagai pelatihan keterampilan yang dilaksanakan setiap Senin, Selasa dan Jumat,” katanya. Bagi PSK yang tidak ikut kegiatan ada sanksinya termasuk denda dan ikut sekolah malam mulai pukul 19.00 sampai dini hari. (zal/ce1)