16 Raperda Terancam Tak Disahkan

169

SEMARANG – Larangan bagi anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi dinilai menghambat kinerja dewan. Sebab tanpa agenda tersebut, dewan bakal hanya berkutat di Jateng dan tidak bisa mencari terobosan baru untuk membangun Jateng dari luar provinsi.

”Larangan anggota dewan kunjungan kerja ke luar provinsi jelas menghambat kinerja legislator sehingga tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” kata Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi.

Politisi PDIP ini menilai larangan kunker ke luar provinsi jelas kontra produktif, berpengaruh pada fungsi kedewanan, dan membelenggu tupoksi anggota dewan dalam bidang legislasi, budgeting, serta pengawasan. Apalagi selama ini, kunjungan ke luar provinsi bisa menambah pengetahuan baru yang bisa diadopsi untuk pembangunan di Jateng. ”Salah satu contoh kinerja anggota dewan yang terhambat di antaranya belum dibahasnya sekitar 16 rancangan peraturan daerah. Karena kami juga butuh melihat kemajuan daerah lain untuk dibawa ke Jateng,” imbuhnya.

Ia mengaku sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Bahkan saat ditanyakan, Tjahjo menyatakan tidak ada larangan kunker ke luar provinsi bagi anggota dewan. ”Pak Tjahjo justru balik bertanya, apa ada larangan seperti itu dan kemudian menegaskan bahwa tidak ada larangan anggota DPRD Jateng kunker ke luar provinsi. Kalau untuk kepentingan efisiensi memang iya,” tambahnya.

Larangan kunker ke luar provinsi ini juga mendapat penolakan dari sejumlah dewan. Dewan menilai, larangan itu tidak efektif dan justru menghambat kinerja legislator. Sebab, dengan hanya berkutat di Jateng, tidak ada sesuatu yang baru untuk diaplikasikan di Jateng. ”Kalau ke luar pulau tidak masalah. Masak di luar provinsi saja dilarang,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro. (fth/ric/ce1)