MERUSAK LINGKUNGAN: Kepala Dinas ESDM Jateng memeriksa alat berat jensi beghu dan truk yang disita dari penindakan pelaku galian C di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang, Semarang, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
MERUSAK LINGKUNGAN: Kepala Dinas ESDM Jateng memeriksa alat berat jensi beghu dan truk yang disita dari penindakan pelaku galian C di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang, Semarang, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
MERUSAK LINGKUNGAN: Kepala Dinas ESDM Jateng memeriksa alat berat jensi beghu dan truk yang disita dari penindakan pelaku galian C di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang, Semarang, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

SEMARANG – Petugas gabungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menindak pelaku galian C di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Senin (2/2). Sebanyak 3 alat berat jenis beghu dan 10 truk disita dari lokasi galian. Galian C di Kelurahan Mangunharjo tersebut sebelumnya sempat disidak oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Petugas gabungan menggerebek lokasi galian C tersebut sekitar pukul 10.00 kemarin. Saat dirazia, sebagian operator galian C melarikan diri. Namun petugas berhasil mengamankan 3 beghu dan 10 truk beserta operator dan sopirnya. Alat berat dan truk yang disita kemudian dibawa ke halaman kantor Dinas ESDM Jateng di Jalan Madukoro.

Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan penindakan tersebut merupakan hasil tindak lanjut rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) terkait kegiatan penambangan ilegal. ”Kami menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk baik ke Dinas ESDM maupun langsung ke Gubernur,” katanya.

Saat ini lebih dari 13 penambang dan operator galian C masih dalam pemberkasan Ditreskrimsus Polda Jateng. Menurutnya pada Januari-Februari 2015 pihaknya bersama Ditreskrimsus Polda telah melakukan penindakan terhadap pelaku galian C di beberapa daerah. Yaitu di lokasi penggalian tanah uruk di Tambi, Kabupaten Wonosobo. Dari lokasi itu disita 1 alat berat. Selain itu galian C di Kali Pabelan Kabupaten Magelang dengan menyita 1 alat berat dan 2 truk.
Dari penambangan pasir besi di Cilacap, disita 1 alat berat.

Sebagian besar galian C yang ditindak tersebut tidak memiliki izin. Hanya saja yang di Cilacap, meski mempunyai izin, pelaku penambangan bukanlah pihak yang mengantongi izin. Dia menambahkan setelah ditangani Ditreskrimsus Polda Jateng, para penambang dan pemilik galian C yang diberkas harus menjalani wajib lapor. Mereka dijerat dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Ancaman bagi pelaku galian C maupun penadahnya adalah sanksi denda maksimal Rp 10 miliar dan hukuman kurungan maksimal 4 tahun penjara.

Dengan adanya aturan tersebut, Teguh menegaskan pihak pengembang yang menggunakan tanah uruk dari galian C tak berizin dapat dijerat dengan UU yang sama. Dari keterangan para pelaku, tanah uruk tersebut akan digunakan menguruk landing point proyek Pertagas di pantai Semarang. ”Pihak yang menggunakan bisa dianggap sebagai penadah. Kami mengimbau para kontraktor agar jeli dengan tidak menerima tanah galian C yang tak berizin,” paparnya.

Dikatakan Teguh, penindakan dilakukan dengan dasar UU No 23 tahun 2014 menyebutkan kewenangan penindakan galian C kini beralih ke provinsi. Hal tersebut juga didasari koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan warning agar daerah melakukan penertiban terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. ”Meski ada bekingnya, kami tak peduli karena memang melanggar,” paparnya.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri mendukung langkah penindakan galian C tak berizin tersebut. Menurutnya penyitaan alat berat diharapkan memberikan efek jera kepada pelakunya. ”Pemprov harus tegas terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Penindakan ini harus berlanjut karena pasti masih banyak galian C yang tidak berizin,” paparnya. (ric/ce1)