Setuju Pengurangan Angkot

182

TEMBALANG – Wacana pemerintah yang akan menghapus angkutan kota (angkot), dan menggantinya dengan bus rapid transit (BRT) dinilai kurang tepat.

Menurut pakar transportasi Universitas Diponegoro (Undip), Bambang Puryanto, seharusnya angkot bukan dihapus, tapi dilakukan pembinaan. ”Pembinaan bisa dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan membenahi manajemen pengelolaan angkot,” katanya kepada Radar Semarang.

Dikatakan, selama ini tak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya dari moda transportasi darat ini. ”Seharusnya mereka dilakukan pembinaan untuk masuk dalam manajemen pemerintah. Mereka diberikan gaji bulanan, dan diberikan standardisasi terkait pengoperasian angkot,” ujar Bambang.

Menurutnya, berubahnya status pengelola angkutan yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kehidupan para awak angkot. Selain itu, pengelola angkot akan menerima subsidi, dan memperoleh standardisasi manajemen dari pemerintah.

”Jika sudah berbadan hukum, mereka bisa mendirikan koperasi. Selain itu jika sudah berbadan hukum, pemerintah akan menentukan tarif angkot sendiri. Kualitas dan pelayanan angkot akan menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Dikatakan Bambang, selama ini pelayanan angkot masih belum memenuhi standar, di mana antara tarif hingga operator masih belum jelas standardisasi dari pemerintah. Selain itu, penghapusan angkot harus mempertimbangkan banyak aspek.
Bambang menambahkan, pemerintah harus memfasilitasi seluruh kebutuhan transportasi dari masyarakat, serta harus mempertimbangkan laju pertumbuhan persebaran kendaraan pribadi. Angkot saat ini kurang berkembang, mereka harus bertarung dengan pengelola angkutan umum lain.

”Jakarta yang sudah ada busway, masih saja macet karena laju persebaran kendaraan pribadi masih belum dibatasi. Di Kota Semarang, jika pemkot akan menghapus angkot, laju persebaran kendaraan pribadi juga harus dibatasi. Kondisi wilayah Kota Semarang yang masyarakatnya lebih memilih kendaraan pribadi daripada naik angkutan umum juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Terkait dengan angkutan masal bus rapid transit (BRT), menurut Bambang, juga belum maksimal. Sebab, masih banyak wilayah di Kota Semarang yang belum terakomodasi koridor BRT. Selain itu, letak topografi di Kota Semarang yang berbukit dan penuh tanjakan, menyebabkan angkutan masal ini sulit berkembang. ”Masyarakat masih memercayakan pada kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum termasuk BRT,” katanya.

Terpisah, Ketua Organda Kota Semarang, Wasi Darono kembali meminta pemerintah mengkaji ulang terkait wacana penghapusan angkot dari jalanan Kota Atlas. Menurut dia, jika angkot benar-benar diganti BRT, tentu akan membuat pengusaha angkot merugi, dan bisa menambah pengangguran.

”Harusnya dikomunikasikan terlebih dahulu, jangan sampai setelah dihapus malah banyak pengangguran. Kalau bisa pengusaha angkot juga dilibatkan,” tegasnya.

Selain itu, sebelum penghapusan angkot benar-benar dilakukan, dirinya meminta Pemkot Semarang berpikir ulang. Sebab, selama ini armada BRT belum bisa meng-cover semua wilayah.

”Harusnya dipikirkan juga apakah BRT mampu menjangkau semua daerah yang ada di Kota Semarang. Beberapa titik di tengah kota memang mampu, tapi di pinggiran kota dan pelosok jelas tidak akan bisa ter-cover,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, ada kurang lebih 6.000 angkot di Kota Atlas. Ia dengan tegas tidak setuju jika semua angkot diganti BRT. ”Kalau pengurangan mungkin saja bisa dimaklumi. Tapi kalau penghapusan, apa malah tidak merugikan banyak orang,” katanya setengah bertanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar ada pengkajian rute. Saat ini, kata dia, banyak rute yang dinilai sepi penumpang sehingga merugikan pengusaha angkot. ”Ada angkot yang masuk ke desa, bahkan dibilang semua sudah lengkap. Apa BRT bisa menggantikan angkot?” tanyanya lagi.

Ia juga menampik jika angkot dituding sebagai biang kemacetan jalan-jalan protokol di Kota Semarang. Namun ia mengakui jika masih banyak sopir angkot yang tidak mengindahkan aturan lalu lintas. ”Kalau memang melanggar bisa ditilang saja, tujuannya agar mereka jera dan tidak mengemudi yang membahayakan penumpang,” katanya. (ewb/den/aro/ce1)