TERANCAM DIHAPUS: Pemkot Semarang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mengadakan Bulan Panutan Pembayaran PBB Kota Semarang beberapa waktu lalu. Jika wacana penghapusan PBB dan BPHTB benar direalisasikan, pemkot bakal kehilangan PAD hampir 60 persen. (DOK.RADAR SEMARANG)
TERANCAM DIHAPUS: Pemkot Semarang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mengadakan Bulan Panutan Pembayaran PBB Kota Semarang beberapa waktu lalu. Jika wacana penghapusan PBB dan BPHTB benar direalisasikan, pemkot bakal kehilangan PAD hampir 60 persen. (DOK.RADAR SEMARANG)
TERANCAM DIHAPUS: Pemkot Semarang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mengadakan Bulan Panutan Pembayaran PBB Kota Semarang beberapa waktu lalu. Jika wacana penghapusan PBB dan BPHTB benar direalisasikan, pemkot bakal kehilangan PAD hampir 60 persen. (DOK.RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Wacana Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang akan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membuat pemerintah daerah kalang kabut. Tak terkecuali Pemkot Semarang. Pasalnya, pemasukan terbesar pemkot didapat dari sektor pajak tersebut.

Pernyataan penghapusan PBB, NJOP, dan BPHTB, tersebut dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursidan Baldan, beberapa waktu lalu. Wacana tersebut pun menuai kritikan dari pemerintah daerah. Karena dianggap akan mengganggu proses pembangunan di daerah. Kecuali, jika memang kebijakan tersebut benar-benar hanya untuk kalangan tidak mampu.

”Kami memang sudah mendengar dari pemberitaan terkait wacana tersebut. Kalau memang diberlakukan, jelas sangat merugikan pemkot, karena menurunkan PAD (pendapatan asli daerah). Penurunannya bisa mencapai 50 persen,” terang Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Agus Wuryanto, kepada Radar Semarang, kemarin (2/2).

Menurutnya, harus ada klasifikasi penghapusan, misalnya hanya untuk masyarakat menengah ke bawah saja. Pembatasan disesuaikan dengan nilai bangunan atau tanah, bukan luasannya. Dicontohkan, nilai bangunan dan tanah di daerah Semarang Utara yang sering terkena banjir dan rob tidak akan sama dengan daerah selatan, seperti Tembalang atau Banyumanik, meski luasannya sama.

”Harusnya yang dipakai nilai bangunan atau tanah. Rumah sederhana seluas 200 meter persegi di daerah Tembalalng dan di Semarang Utara, jelas nilainya berbeda. Jika penghapusan nilai bangunan di bawah Rp 50 juta itu tidak masalah, karena benar-benar masyarakat tidak mampu,” katanya. ”Jadi benar-benar mengena rakyat miskin. Kalau kriteria berbeda dengan yang kita harapkan ya kasihan pemkot, keadilan tidak merata,” tandasnya.

Dikatakan Agus, selama ini PAD Kota Semarang terbesar ada di sektor pajak PBB dan BPHTB. Bisa dibilang dari semua sektor PAD, pendapatan dari PBB dan BPHTB menyumbang 50-60 persen. Bahkan target PAD-nya mencapai Rp 680 miliar, dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

”Kalau dilihat dari angka pendapatannya antara mampu dan tidak mampu itu 50 persen-50 persen. Tapi kalau dilihat dari WP-nya (wajib pajak) antara kalangan mampu dan tidak mampu itu sangat njomplang. Nilai di atas Rp 2 juta itu WP-nya mencapai 4.000, kalau yang lain nilainya sekitar Rp 490 ribu,” katanya.

Pihaknya berharap agar kementerian benar-benar bisa memilah mana yang perlu dihapus. Tidak bisa serta-merta menghapus semua kalangan. Sebab, kekuatan pembangunan pemkot ada pada PAD dari sektor PBB dan BPHTB.

”Memang ada sejumlah pembangunan yang dibantu pusat. Tapi kekuatan asli di kota ya dari PBB dan BPHTB itu. Kalau penghapusan diberlakukan tanpa ada kriteria, pembangunan di Kota Semarang bisa goncang, kita hancur 50-60 persen. Karena jantungnya di PBB dan BPHTB,” tandasnya. ”Oke lah pernyataan Pak menteri masih wacana, tapi pemilihannya harus jelas, hanya berlaku untuk warga berpenghasilan rendah. Dan dilihat dari nilainya saja bukan luasan tanah dan bangunan,” imbuhnya.

Apakah ada alternatif pendapatan pengganti lain jika benar kebijakan itu diberlakukan? Agus menyatakan pihaknya belum memikirkan langkah tersebut. Jalan satu-satunya, menurut Agus, menekan pemasukan sektor lain. ”Kalau memang direalisasikan penghapusan itu, pembangunan (Semarang) jadi apa. Tidak bisa bayangkan. Mau melangkah belum jelas, yang diinginkan pusat belum tahu. Sambil menunggu pikir-pikir solusinya,” tandasnya. ”Kita belum ada pemikiran, harus kaji secara mendalam, pemkot akan bingung untuk menambal yang nanti hilang,” katanya.

Selain itu, dia juga mengkritisi NJOP yang diwacanakan juga akan dihilangkan. Menurutnya, NJOP menjadi tolok ukur tafsiran harga sebuah tanah atau bangunan. ”Kalau dihilangkan, lha nanti penilaiannya seperti apa?” tuturnya setengah bertanya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono. Menurutnya, penghapusan tersebut harus diklasifikasikan dan diatur dalam nilai tertentu. Pihaknya sependapat jika memang kebijakan tersebut diberlakukan hanya untuk kalangan menengah ke bawah.

”Kalau bagi masyarakat kalangan menengah ke atas harus tetap berlaku. Kalau dengan skala tertentu penghapusannya saya setuju. Di daerah kita pendapatan dari sektor itu (PBB dan BPHTB) 60 persen. Kalau dihilangkan semua keuangan kita akan repot,” tandas legislator dari Fraksi PKS itu.

Rp 25 M Hilang
Tak hanya Pemkot Semarang yang akan kehilangan pendapatan besar. Jika wacana penghapusan PBB dan BPHTB benar dilakukan, Pemkab Demak juga bakal kehilangan PAD sedikitnya Rp 25 miliar.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemkab Demak, Siti Zuarin melalui Kepala UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Dwi Pramono, mengungkapkan, sejauh ini PBB menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar kedua setelah pajak penerangan jalan umum (PPJU). Menurutnya, tercatat ada 568 ribu objek pajak yang dikenai pajak. Meliputi tanah kosong, gedung bertingkat, rumah tangga, hingga perusahaan.

Dilihat dari objek pajak ini, potensi PBB pada 2014 lalu tercatat sebesar Rp 25 miliar. Dari potensi itu, realisasi pendapatan tahun berjalan dapat tercapai Rp 21,3 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 18,5 miliar. Sedangkan, tarikan piutang plus denda sebesar Rp 1,8 miliar. Tarikan piutang itu antara lain dari perusahaan-perusahaan yang sempat menunggak.

”Pada 2015 ini, target PBB kita sebesar Rp 21 miliar. Mungkin, realisasinya nanti bisa lebih dari itu,” ujarnya.
Karena itu, dilihat dari nilai nominal, besaran PBB itu bagi Pemkab Demak sangat menggiurkan. Bila kemudian dihapuskan, tentu akan merugikan daerah. Sebab, potensi tersebut menjadi hilang dan tidak ada alternatif penggantinya. ”Jadi, PBB bagi Pemkab Demak untuk level daerah sekecil ini sangat berpotensi sekali. Apalagi, baru dua tahun ini pengelolaan PBB dilimpahkan pemerintah pusat ke pemda. Pelimpahan itu pun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak agar maksimal. Jika dihapus, kita juga bingung bagaimana nanti,” katanya.

Menurutnya, potensi PBB yang hilang tetap sulit dicarikan penggantinya dari sektor lain. Artinya, potensi itu tetap akan hilang bila PBB dihapuskan. Menurutnya, sumber PAD dari PBB berbeda dengan pajak restoran atau lainnya. Ibaratnya, kalau restoran tutup, maka pajak restoran juga tidak bisa ditarik. Sebaliknya, PBB ini menjadi sumber yang bisa naik setiap tahun. Sebab, harga tanah juga tidak mungkin turun, termasuk makin banyaknya perumahan yang dibangun.

”Kalaupun nanti PBB ditarik sekali saat awal membeli, maka hal itu juga sulit untuk mencapai target. Untuk mencapai Rp 1 miliar saja setahun tentu sangat berat,” keluhnya.

Terpisah, Kabid Pendapatan DPKKD Demak, Wahyu Aji, juga mengatakan, bila BPHTB dihapuskan, maka potensi untuk PAD akan hilang. Dia mencontohkan, pada 2015 ini, pihaknya ditarget DPRD harus bisa mencapai Rp 10 miliar untuk sektor BPHTB ini. Jumlah itu pun targetnya berpotensi akan ditingkatkan pada perubahan anggaran mendatang hingga mencapai Rp 12,5 miliar. ”Hanya saja, untuk BPHTB ini tidak bisa menjadi patokan,” katanya.

Menurut Wahyu Aji, yang ia tahu sejauh ini, penghapusan BPHTB hanya untuk keluarga miskin saja. Karena itu, keluarga miskin tersebut baru bisa dibebaskan dari BPHTB jika bisa menunjukkan kartu keluarga miskin tersebut. ”Yang dibebaskan kalau tidak salah itu, yang nilai BPHTB-nya di bawah Rp 60 juta. Meski demikian, kita belum tahu kepastian masalah upaya penghapusan BPHTB ini. Karena itu kita tunggu wacana ini nantinya bagaimana,” ujar Wahyu Aji. (zal/hib/aro/ce1)