MANYARAN – Setelah melalui proses persidangan yang panjang, mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi, Kamis (5/2) pekan ini akan mendengarkan vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Sebelumnya, terdakwa yang disidangkan atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) keagamaan di Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai hampir Rp 1,3 miliar dituntut hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan enam tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,273 miliar setara dengan satu tahun kurungan.

Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas 17 Agustus Semarang yang juga dosen Magister Ilmu Hukum Dr H Mahfudz Ali SH, MSi berpendapat, kasus yang menimpa Nurmarkesi secara fakta di persidangan tidak ada kerugian negara mengingat dana bantuan sudah dibagikan kepada yang berhak dan tidak ada yang dipotong oleh mantan bupati Kendal itu.
Selanjutnya dalam memenuhi prosedur hukum administrasi negara dalam tata tertib penyelenggaraan pemerintahan telah diterbitkan payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati dilengkapi dengan proposal para pemohon atau penerima bansos.

”Kekeliruan administrasi tidak secara gegabah dan serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Ini penilaian yang dangkal dalam memahami secara utuh sehingga JPU harus lebih banyak belajar, berpikir dan menyerap makna substansial peraturan perundang-undangan,” kata pegiat antikorupsi tersebut.

Dia menjelaskan, kasus yang dialami terdakwa (Siti Nurmarkesi) sama halnya dengan kebijakan Presiden Jokowi membagi-bagikan program 3 kartu saktinya (KIS, KIP, KKS) yang belum memiliki payung hukum. Sehingga terdakwa menerbitkan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukumnya kemudian dilengkapi proposal dari para pemohon atau penerima bansos.
”Pertanyaannya apa yang dinilai kurang dan menimbulkan kerugian negara. Kekeliruan administrasi tidak secara gegabah dan serta-merta dikualifisir sebagai perbuatan pidana, ini merupakan penafsiran yang cetek dalam memahami secara utuh ilmu hukum,” ungkapnya

Pandangan serupa diungkapkan salah satu anggota Komisi Yudisial Penghubung Jateng, M. Farhan. Menurut dia, hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan jika ditemukan dua fakta berbeda. Vonis bebas, kata dia, merupakan sikap nurani hakim.
”Tentu sikap hakim harus benar-benar sesuai dengan keyakinan hati nuraninya yang berpijak dari bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil seadil-adilnya,” katanya. (mg21/zal/ce1)