SEMARANG – Banyaknya aset di Jawa Tengah yang bermasalah membuat kalangan DPRD Jateng geram. Untuk itulah, Komisi A DPRD Jateng mendesak agar pemprov dan pemerintah kabupaten/kota benar-benar menginventarisir aset daerah. Dewan kemudian meminta data yang valid agar bisa mencocokkan data yang tertulis dengan yang ada di lapangan.

”Selama ini banyak aset daerah yang masih belum terurus dan itu tidak didata dengan baik. Jadi dewan juga tidak bisa mengetahui secara jelas,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto.

Ia mendesak pemprov dan pemerintah kabupaten/kota benar-benar memperhatikan aset daerah. Amir mengaku kecewa, karena saat kunjungan ke sejumlah daerah banyak aset mangkrak dan tidak terurus. Selain itu, data yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. ”Jadi ini membingungkan kami di dewan. Padahal ini sangat penting, untuk mengetahui aset yang ada di Jateng,” tambahnya.

Komisi A DPRD Jateng menegaskan akan fokus untuk mengurusi masalah aset di Jateng. Agar jangan sampai keberadaan aset terbengkalai. ”Sementara ini, kami fokus untuk membahas masalah aset di Jateng. Dari tinjauan di daerah banyak yang tidak digarap maksimal,” kata Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Samsurie.

Anggota Komisi A, Anisa Devy menambahkan, dewan menemukan banyak aset di Jateng yang mangkrak. Saat Komisi A melakukan kunjungan di sejumlah daerah menemukan sejumlah fakta tersebut. Di Magelang misalnya, ada lahan yang disewakan kepada pihak ketiga selama 20 tahun dengan sistem sewa per tahun Rp 50 juta. Tapi ternyata sejak 2013 sang penyewa tidak melakukan kewajiban pembayaran. ”Saya juga heran, kenapa bisa nunggak sampai dua tahun, padahal kawasan itu juga ramai,” katanya. (fth/ric/ce1)