Ali Mansyur HD. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
Ali Mansyur HD. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
Ali Mansyur HD. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

SEMARANG – DPRD Jateng mempertanyakan timpangnya anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Padahal selisih jumlah penduduk antara kabupaten/kota satu dengan lainnya tidak jauh berbeda.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Amir Darmanto mengatakan anggaran pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jateng pada 2015 ini mencapai Rp 325 miliar. Jika dilihat, meski jumlah pemilihnya tidak berselisih jauh, anggaran pilkada pada satu daerah dengan daerah lainnya bisa jauh berbeda. ”Misalnya Kota Semarang anggarannya Rp 46 miliar, sedangkan Kabupaten Semarang hanya sekitar 20 miliar. Padahal jumlah penduduknya tidak berselisih banyak,” katanya.

Dia menambahkan dengan jumlah desa di Kabupaten Semarang yang cukup banyak, anggaran tersebut dinilai relatif kecil. Sedangkan di Kota Semarang anggarannya dianggap cukup ideal karena memiliki sekitar 200 kelurahan. ”Kami berharap ada standar anggaran pilkada yang tidak jauh berbeda. Jangan sampai ini nanti berpengaruh terhadap honorarium PPS yang jauh berbeda,” paparnya.

Sedangkan itu Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur HD mempertanyakan validasi data kependudukan di Jateng yang belum selesai. Menurutnya hingga saat ini Disnakertransduk belum mengumpulkan Dinas Kependudukan di bawahnya terkait data kependudukan. Padahal hal itu sangat berpengaruh pada penentuan daftar pemilih tetap (DPT). ”Harapannya ada persamaan persepsi data kependudukan agar data di provinsi dan kabupaten/kota tidak jauh berbeda,” ungkapnya. (ric/ce1)