TUNGGU PENUMPANG: Para sopir angkot di Kota Semarang menolak wacana penghapusan angkot diganti BRT. (ABDUL MUGHIS/RADAR SEMARANG)
TUNGGU PENUMPANG: Para sopir angkot di Kota Semarang menolak wacana penghapusan angkot diganti BRT. (ABDUL MUGHIS/RADAR SEMARANG)
TUNGGU PENUMPANG: Para sopir angkot di Kota Semarang menolak wacana penghapusan angkot diganti BRT. (ABDUL MUGHIS/RADAR SEMARANG)

Keberadaan angkutan kota (angkot) di sejumlah kota besar, termasuk Kota Semarang akan dihapuskan. Transportasi umum tersebut bakal diganti bus rapid transit (BRT). Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendasari rencana penghapusan tersebut. Para pengamat transportasi menilai penghapusan angkot bisa mengurangi kemacetan kota secara signifikan.

WACANA pemerintah menghapus angkot dan diganti dengan BRT terang saja membuat para sopir angkot waswas. Jika benar kebijakan tersebut direalisasikan, maka pemerintah dinilai hendak mencekik para sopir angkot. ”Jelas, saya menolak. Jika benar dihapus nanti kami kerja apa? Itu mencekik sopir angkot namanya,” ujar sopir angkot, Ahmad, 45, warga Tanjung Biru, Tlogosari.

Dikatakannya, pemerintah jangan asal mengobrak-abrik tatanan yang sudah ada. Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan atau penertiban terhadap sistem yang sudah ada. ”Selama ini, pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi apa pun. Berapa jumlah angkot di Semarang? Data tidak jelas. Aturan-aturan tidak disosialisasikan oleh pemerintah. Berapa batas usia mobil? Berapa jumlah maksimal mobil? Semua data tidak jelas! Ini tugas pemerintah,” tandasnya.

Yang jelas saat ini, lanjutnya, sistem ataupun aturan-aturan tentang transportasi angkot di Kota Semarang tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah. ”Mungkin, jumlah angkot di Semarang saat ini mencapai 5.000 unit lebih. Karangayu saja sekitar 500 angkot. Jumlah membeludak itu tidak diatur secara baik oleh pemerintah,” beber Ahmad.

Hal itu mengakibatkan kondisi semrawut. Seharusnya pemerintah menertibkan. Ia mempersilakan pemeritah menata agar rapi. Bukan menghapus angkot. ”Jika angkot dihapus kami mau kerja apa? Pemerintah harus memikirkan itu,” katanya.
Terkait BRT yang digadang-gadang pemerintah bakal menggantikan angkot, Ahmad meragukan hal itu. ”BRT apa mampu?” ujarnya mempertanyakan.

Saat ini saja, lanjutnya, nasib para sopir angkot sudah sulit. Tapi masih ditambahi rencana penghapusan angkot. ”Rata-rata setoran angkot antara Rp 70 ribu hingga Rp 100 ribu per hari. Penghasilan bersih sopir angkot dalam sehari mentok cuma Rp 50 ribu. Bahkan kalau sepi bisa jadi enggak bayaran,” keluhnya.

Senada diungkapkan sopir angkot lain, Iin Purnomo, 57. Ia mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah menghapus angkot di Kota Semarang. ”Apa pemerintah berani menjamin pekerjaan buat kami?” ujar Purnomo.

Dia juga membenarkan bahwa angkot di Kota Semarang beroperasi bebas asal bisa membeli trayek. Tidak ada aturan-aturan khusus oleh pemerintah, mengenai angkot. ”Usia (mobil) berapa aja bisa jalan. Jumlah angkot juga tidak dibatasi oleh pemerintah. Jadi, angkot di Semarang itu bebas,” katanya.

Dikatakan Purnomo, dulu pada 1982 silam, pernah diberlakukan pembatasan jumlah angkot di Kota Semarang. ”Yakni jumlah angkot sebanyak 265 unit. Kemudian muncullah bus kota warna kuning itu. Pemilik angkot saat itu bisa menukar 2 unit angkot dengan 1 bus kota,” ujarnya.

Dengan adanya pembatasan jumlah angkot, diharapkan pengusaha tidak menambah armada. Maka saat itu, harga trayek angkot saja mencapai Rp 45 juta. ”Sempat berjalan aturan sangat rapi. Ada timer, para sopir mau debat tidak bisa,” ungkap pria yang mengaku sudah menjadi sopir angkot sejak 35 tahun lalu ini.

Tapi entah kenapa, aturan-aturan itu tidak berjalan lama. ”Bahkan setelah itu jumlah angkot makin meledak,” kata warga Genuk Krajan III Nomor 712 RT 3 RW 3 Tegalsari, Candisari ini.

Celakanya, pemerintah tidak mengambil atau menentukan langkah-langkah penertiban. Malah justru dibiarkan hingga sekarang. ”Jumlahnya sampai ribuan, bahkan harga trayek angkot saat ini cuma berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp 5 juta,” imbuh dia.

Seorang penumpang angkot, Ira Dian Rahmawati, 27, warga Tanahmas, Semarang Barat mengaku setuju jumlah BRT diperbanyak saja. Sedangkan jumlah angkot dikurangi atau dibatasi. ”Kalau kebanyakan angkot juga bisa memicu kemacetan. Tapi bagaimana pun angkot tetap diperlukan, jumlahnya saja yang dikurangi. Terutama mobil-mobil yang sudah berusia tua, atau tidak layak jalan. Barangkali pemerintah bisa melakukan pembenahan. Kalau dihapus ya kasihan juga rakyat kecil,” katanya.

BRT Lebih Murah
Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, pengoperasian angkot sudah saatnya dihentikan dari jalan-jalan utama di Kota Semarang. Selain banyak menimbulkan kemacetan, banyak angkot yang beroperasi yang tidak sesuai trayeknya.

”Wali Kota Semarang pada periode 2015-2020 mendatang haruslah berani hapus angkot. Karena angkot tersebut merupakan milik pribadi sehingga belum memiliki dasar hukum. Sedangkan sopir-sopir angkot tersebut diberikan pembinaan dan gaji tetap untuk mengemudikan Bus Rapid Transit (BRT),” katanya kepada Radar Semarang, Minggu (2/1).

Menurut Djoko, penghapusan ini hanya sebatas angkotnya. Untuk sopir dan pengusahanya tidak. Sebab, berdasarkan data survei yang dilakukan Djoko, saat ini angkot yang beroperasi kurang dari 50 persen. Sementara itu tingkat load factor (tingkat isian penumpang) kurang dari 40 persen setiap jalan.

”Menggeser tidak menggusur. Menggeser dari manajemen perorangan ke manajemen berbadan hukum. Selama ini untuk angkot tidak ada standar pelayanan yang bisa dijadikan pedoman,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, masih adanya anggota DPRD Kota Semarang yang tidak ingin angkot dihapus merupakan sebuah kesalahan. Sebab, selama ini dewan juga kurang memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem angkot di Kota Semarang.

”Digeser ke BRT kan lebih bagus. Kita lihat sendiri, sekarang tidak ada seorang pun anggota DPRD yang mau naik angkot kecuali ketika pemilihan legislatif (pileg). Itu pun hanya numpang nempel fotonya saja. Jika Kota Semarang mimpi setara metropolitan, perbaikan transportasi umum adalah keniscayaan bukan bualan,” tutur Djoko.

Faktor lain yang mengharuskan angkot untuk dihapus yakni terkait peraturan Dirjen Perhubungan Darat pada Maret 2006, tentang biaya per penumpang pada bus besar (maksimal 80 penumpang) lebih murah, yakni Rp 79, untuk bus sedang (maksimal 50 penumpang) Rp 135, sedangkan angkot (maksimal 12 penumpang) Rp 218, serta ojek Rp 900.

”Peraturan Menteri Perhubungan No 10/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan masal berbasis jalan juga sudah mensyaratkan angkutan umum harus bermesin pendingin. Sehingga beralih ke angkutan umum berbasis bus (BRT) jelas lebih banyak memiliki unggulan, di antaranya biaya operasional per penumpang lebih murah,” katanya.

Selain itu, optimasi pemakaian ruang jalan, pembangunannya dapat lebih cepat, murah dan fleksibel. Nantinya, eks sopir angkot disejahterakan saat menjadi sopir BRT dengan gaji bulanan 2 sampai 3 kali UMK. Hal ini, menurut Djoko, sangat mungkin dilakukan mengingat Kemenhub telah menyiapkan 3.000 armada bus yang akan didistribusikan ke 34 provinsi, termasuk Jateng.

”Kepala daerah adalah ujung tombak dan kunci keberhasilan program ini. Selama ini, Kadishub tak berani melawan titah wali kota. Saat ini kota yang akan membangun sistem BRT sangat berat sekali, terutama kota-kota yang sistem angkutan umumnya sudah amburadul atau sudah mati suri,” katanya.

Terpisah, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Ngargono mendukung rencana pemerintah yang akan menghapus angkot, dan menggantinya dengan BRT. ”Kami sangat mendukung amanah UU tersebut. Konsep itu sudah dimulai dari awal koridor 1 yang saat ini sudah diluncurkan hingga koridor 4,” kata Ngargono, Minggu (1/2).

Dari sisi hak konsumen, kata Ngargono, BRT akan jauh lebih efektif dan jauh lebih baik, sebab dengan satu armada BRT bisa mengurangi 3 angkot. Ia juga menilai BRT ada campur tangan pemerintah berupa subsidi tarif, di mana sebagian tarif akan ditanggung pemerintah berupa Public Service Obligation (PSO).

”Kami mendukung program tersebut akan berdampak baik bagi konsumen seperti dalam rangka mencapai SPM transportasi. Jadi, dengan adanya BRT kenyamanan konsumen lebih baik. Kalau angkot, SPM tidak akan tercapai,” ujarnya.
Ngargono menambahkan, dengan konsep BRT, pemantauan dan pengawasan relatif lebih mudah. Selain itu pengaduan konsumen lebih cepat diproses dan ditindak

”Kalau angkot susah menindaknya Mas. Kalau BRT kan armadanya jelas, rutenya jelas, kelembagaannya jelas. Konsep BRT, pengaduannya relatif sedikit. Pengaduan konsumen mengenai BRT paling banyak pada waktu masih peluncuran koridor 1, seperti letak halte, interval cukup lama, dan sistem ticketing lama,” paparnya.

Menurutnya, yang terpenting semua dimusyawarahkan dengan baik antara sopir dan pengusaha angkot serta penyelenggara BRT. Sehingga nantinya yang mengoperasikan BRT adalah para eks sopir angkot. ”Para sopir angkot bisa jadi sopir BRT. Yang punya angkot 3 unit, dijadikan satu BRT, seperti di koridor 4 berjalan dengan baik. Selain itu, mekanismenya tidak ada intervensi pemerintah pasti berjalan dengan baik, ”pungkasnya. (amu/mg21 /ewb/aro/ce1)