Perangkat Desa Minta Kesejahteraan

127

TEMANGGUNG- Jajaran perangkat desa di Kabupaten Temanggung merasa keberatan dengan pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Desa. Mereka meminta supaya PP tersebut dihapus dan negara memberikan beberapa tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.

Kadus Gang V, Desa Danurejo, Kecamatan Kedu, Noveta Tri Listyomengatakan, rata-rata besaran tunjangan untuk kadus selama ini adalah Rp 280 ribu – 380 ribu per bulan, tergantung luasan tanah bengkok yang diterima. Dengan luasan tanah bengkok 6 ribu meter persegi yang ia terima, Noveta mendapatkan tunjangan Rp 280 ribu per bulan. Jumlah itu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Kami ingin menerima penghasilan tetap sebesar UMK (upah minimum kabupaten) Temanggung,” kata dia.

Kadus Kligan, Desa Jambon, Kecamatan Gemawang Mulyadi mengaku selama ini ia mendapat tunjangan sebesar Rp 520 ribu, dengan luasan bengkok 11,8 ribu meter persegi.
“Kami ingin penghasilan sesuai UMK, kalau bisa lebih, karena untuk keluarga kurang. Padahal kerja sebagai perangkat itu 24 jam,” kata dia.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Temanggung, Bambang Kadaryanto menjelaskan pihaknya menginginkan ada penghasilan tetap bagi kepala dan perangkat desa sebesar UMK.

Selain penghasilan tetap, para perangkat desa mestinya juga diberikan kenaikan tunjangan, tunjangan ke-13, jaminan kesehatan. Karenanya mereka menuntut penghapusan Bab 100 PP nomor 43 tahun 2014. Tunjangan aparatur yang diminta Rp 2 juta untuk kades, sekdes minimal Rp 1,5 juta per tahun atau maksimal Rp 25 juta per tahun. Sedangkan tunjangan perangkat Rp 1 juta per tahun dan maksimal Rp 20 juta per tahun.

Mereka juga meminta untuk kades, sekdes dan perangkat desa mendapat tambahan tunjangan 1x per tahun di luar bulan ke 12 atau tunjangan ke 13. Hal ini sesuai bab XIV UU nomor 6 tentang UU desa tahun 2014. “Kami juga minta jaminan kesehatan untuk kades, sekdes dan perangkat beserta istri dan dua anaknya. Hak ini sesuai bab V UU Nomor 6 tahun 2014,” kata dia. (mg3/ton)