SEMOGA AMANAH: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyalami Petrus Edison Ambarura usai pelantikan kemarin. Mantan Kepala Dinperindag tersebut ”dikotak” menjadi staf ahli bidang ekonomi pembangunan. (Ahmad Faishol/Radar Semarang)
SEMOGA AMANAH: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyalami Petrus Edison Ambarura usai pelantikan kemarin. Mantan Kepala Dinperindag tersebut ”dikotak” menjadi staf ahli bidang ekonomi pembangunan. (Ahmad Faishol/Radar Semarang)
SEMOGA AMANAH: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyalami Petrus Edison Ambarura usai pelantikan kemarin. Mantan Kepala Dinperindag tersebut ”dikotak” menjadi staf ahli bidang ekonomi pembangunan. (Ahmad Faishol/Radar Semarang)

SEMARANG – Rotasi jabatan besar-besaran di pemprov Jateng akhirnya dilakukan, Jumat (30/1). Sebanyak 26 pejabat pimpinan tertinggi pratama dirotasi untuk menempati jabatan baru. Pemprov menyatakan mutasi pejabat eselon II tersebut belum selesai. Sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan menyusul dimutasi.

Para pejabat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek Kantor Gubernur. Komposisi pejabat baru yang akan dimutasi tersebut ditutup rapat hingga hari pelantikan. Beredar kabar mereka yang akan dilantik baru ditelepon langsung oleh Ganjar pada pukul 07.30 kemarin. Pelantikan sendiri digelar pukul 09.00.

Sekda Jateng Sri Puryono membenarkan hal tersebut. ”Baru dihubungi pukul setengah delapan. Ya, biar tidak kena angin (bocor). Namun undangan pelantikan sudah dikirimkan minggu lalu kok,” ujarnya. Meski terkesan mendadak, Sri memastikan mutasi sudah melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Pihaknya juga menempatkan pejabat berdasarkan assessment dan bidangnya.

Dari susunan rotasi, sejumlah pejabat ada yang hanya berpindah SKPD, naik ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan ”dikotak”. Di antaranya Kepala Dinsos Budi Wibowo dilantik menjadi Asisten Kesra, Rudi Apriyantono yang semula Kepala Biro Bina Mental menjadi Kepala Dinsos, sedangkan Herru Setiadhie yang semula Kepala Bappeda dilantik sebagai Kepala Badan Diklat.

Pejabat lain yang berpindah SKPD adalah Kepala Badan Diklat M. Masrofi menjadi Kepala Satpol PP, jabatan Kepala Satpol PP ditinggalkan Arief Irwanto yang dilantik menjadi Kepala BKD.

Sekretaris DPRD Jateng Prijo Anggoro dipercaya Ganjar menjadi Kepala Dinperindag. Sekretaris DPRD Jateng yang baru adalah Ign Indra Surya, mantan Kepala Bakorwil I.

Selain itu, Kepala Dinhubkominfo Urip Sihabudin dipindah Ganjar memimpin Bappeda, dan Tegoeh Wynarno yang semula Kepala Dinas Perkebunan menjadi Kepala Balitbang. Sedangkan Kepala Biro Humas Agus Utomo dipindah menjadi Kepala Bakorwil III. Ganjar menunjuk Sinoeng NR menjadi Kepala Biro Humas.

Adapun pejabat yang ”dikotak” di antaranya Petrus Edison Ambarura. Mantan Kepala Dinperindag itu ditempatkan menjadi staf ahli bidang ekonomi pembangunan.

Lebih lanjut Sri Puryono menyatakan rotasi akan dilakukan lagi dalam waktu dekat. Sebab ada sejumlah jabatan yang sangat teknis sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut. ”Akan ada lagi (mutasi) untuk posisi yang teknis. Masih dicari (orang) yang spesifik untuk menempatinya,” ujar dia. Dalam rotasi tersebut, ada satu jabatan yang kosong. Yaitu Kepala Biro Umum yang ditinggalkan Rahardjanto Pudjiantoro yang kini menjadi Kepala Biro Bina Mental. ”Posisi itu akan dilelang,” tandasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Ganjar menyatakan proses rotasi jabatan Eselon II di jajarannya cukup mendebarkan. Ia khawatir jika ternyata nantinya salah memilih. Menurutnya, jika ada kesalahan, itu adalah tanggung jawabnya beserta Wagub Heru Sudjatmoko. ”Saya yakin kalau rotasi ini tidak semua pihak menerimanya. Ada yang suka, ada yang biasa saja dan pasti ada yang tidak suka. Saya haqul yaqin tentang hal itu,” imbuhnya.

Ia menegaskan, saat ini tuntutan publik sangat luar biasa terkait dengan adanya clean government. Karenanya ia menuntut seluruh PNS dapat bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar target dapat tercapai. ”Sistem remunerasi sudah kita coba dengan pola yang sekarang ada dan targetnya pada 2016 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan diberlakukan secara nasional,” imbuh mantan anggota DPR RI itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta secara khusus kepada seluruh pejabat agar tidak mencari tambahan penghasilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. ”Tidak perlu mencari sesuatu tambahan yang tidak penting karena akan menimbulkan banyak persoalan dengan penegak hukum,” katanya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Zaid mengaku menyambut baik dengan rotasi jabatan yang dilakukan pemprov. ”Selama bisa amanah dan melaksanakan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) dengan baik dalam memberikan layanan masyarakat tetap kita dukung,” ungkapnya usai acara pelantikan tersebut.

Terkait imbauan gubernur yang meminta PNS tidak mencari tambahan di luar pekerjaannya, Zaid menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan. Ia menegaskan, jika ingin mencari tambahan penghasilan jangan menjadi PNS tetapi menjadi pengusaha. Menurutnya, PNS adalah abdi bangsa yang tugasnya melayani masyarakat. ”Mainstream PNS sebagai pamrih praja harus dikembalikan ke pamong praja,” imbuhnya. (fai/ric/ce1)