MEMANAS: Warga Jamberarum, Patebon saat menggeruduk Kantor BPMPT untuk menolak pembangunan Family Fun Karaoke dan Resto kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
MEMANAS: Warga Jamberarum, Patebon saat menggeruduk Kantor BPMPT untuk menolak pembangunan Family Fun Karaoke dan Resto kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
MEMANAS: Warga Jamberarum, Patebon saat menggeruduk Kantor BPMPT untuk menolak pembangunan Family Fun Karaoke dan Resto kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL—Puluhan warga Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kendal melakukan aksi protes terhadap pembangunan Family Fun Karaoke dan Resto. Warga menggeruduk kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal. Warga menilai BPMPT sebagai intansi pemberi izin usaha di Kendal bertanggungjawab atas pembangunan tempat hiburan karaoke di atas lahan sekitar 500 meter persegi tersebut. Sebab, semua perizinan usaha hanya bisa diberikan oleh BPMPT. Sementara warga sekitar lokasi tidak setuju atas pembangunan tempat karaoke tersebut.

“Kami semua warga Jambearum menolak adanya karaoke tersebut. Sebab, lokasinya berdekatan dengan kompleks sekolah, tempat ibadah, dan pondok pesantren. Jadi, warga khawatir akan merusak moral generasi muda warga Jambearum,” ujar tokoh masyarakat Jambearum, Abdul Rohim, saat beraudensi dengan Kepala BPMPT Kendal, Alex Supriyono, Kamis (29/1).

Menurutnya, warga Jambearum dan aparat desa sudah berkali-kali membuat laporan penolakan baik ke kecamatan dan BPMPT, DPRD dan kepada Bupati Kendal. “Beberapa pekan lalu sempat disegel oleh Satpol PP, tapi segel dibuka oleh pengelola dan sekarang diteruskan kembali pembangunannya,” jelasnya.

Bahkan beberapa pekan terakhir, banyak lembaga LSM (lembaga swadaya masyarakat) meminta tanda tangan persetujuan izin HO. Namun warga menolak meski dijanjikan akan diberikan uang. “Yang tidak habis pikir, warga sekitar sudah menolak tapi BPMPT memberikan izin prinsip,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Jambearum Sri Purwati. Ia meminta agar BPMPT segera menghentikan pembangunan Family Fun Karaoke. Sebab, hal itu akan menimbulkan gejolak sosial, karena warga sekarang sudah mulai diadu domba oleh LSM.
“Jadi jangan sampai kemarahan warga ini sampai memuncak dan akhirnya akan berbuat anarkis. Sebab, kami selaku aparat desa tidak bisa membendung kemarahan warga jika karaoke itu sampai dibuka,” katanya.

Ia mengatakan sebenarnya warga tidak melarang adanya usaha di tempat tersebut, asalkan bukan karaoke. “Yang ditolak warga itu ya hiburan karaoke, jadi pemilik bangunan bisa mendirikan usaha lain, seperti rumah makan atau home industry yang justru positif bisa menyerap tenaga kerja dari warga Jambearum,” tambahnya.

Kepala BPMPT Kendal, Alex Supriyono, mengaku jika dirinya belum memberikan izin HO kepada pengelola Family Fun Karaoke. “Kalau memberikan izin prinsip memang iya, karena sesuai prosedur lokasi memang memenuhi. Tapi kalau izin HO, kami belum berikan izin,” akunya.

Padahal sebelumnya, Alex, mengaku sudah mengeluarkan izin HO karena sudah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Tapi saat digeruduk warga kemarin, Alex justru menyangkalnya.

Alex juga mengaku belum memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga melanggar aturan jika pengelola Family Fun Karaoke meneruskan pembangunan. “Kami akan tegur, untuk tindakan penghentian biar nanti dilakukan kembali oleh Satpol PP,” katanya.

Tahapan yang harus dipenuhi pengelola Family Fun Karaoke untuk membuka usaha harus mendapatkan izin HO dan IMB. “Sedangkan dua izin tersebut sampai saat ini kami belum mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait, yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH),” akunya.

Bupati Kendal Widya Kandi Susanti dengan tegas melarang usaha karaoke tersebut beroperasi sebelum pihak pengelola mendapatkan izin HO dan persetujuan dari warga Jambearum. “Kalau warga belum memberikan persetujuan, tidak boleh dibangun,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta agar BPMPT jangan gegabah dengan mudah mengeluarkan izin. “Harus melakukan cek lapangan agar mengetahui kondisi masyarakat sekitar. Sebab, kasus seperti ini bisa berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat,” katanya. (bud/aro)