DIALOG INTERAKTIF: Bupati Semarang Mundjirin memberikan penjelasan terkait retribusi kepada ratusan pedagang Pujasera Alun-alun Bung Karno Ungaran. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)
DIALOG INTERAKTIF: Bupati Semarang Mundjirin memberikan penjelasan terkait retribusi kepada ratusan pedagang Pujasera Alun-alun Bung Karno Ungaran. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)
DIALOG INTERAKTIF: Bupati Semarang Mundjirin memberikan penjelasan terkait retribusi kepada ratusan pedagang Pujasera Alun-alun Bung Karno Ungaran. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN – Ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pujasera Alun-alun Bung Karno (P3BK) di lingkungan Kalirejo, Ungaran Timur, menuntut Pemkab Semarang membebaskan retribusi. Selain itu, mereka juga meminta agar tidak dibebani pemasangan listrik serta minta penertiban pedagang liar di sekitar alun-alun.

Salah seorang pedagang Giono, 50, warga Ungaran Timur mengaku, keberatan saat diberi informasi agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 juta-Rp 2 juta untuk membayar retribusi pasar per tahunnya. Retribusi pasar tersebut juga harus dibayarkan sekaligus pada 2015 ini.

Para pedagang sudah meminta keringanan hingga disepakati membayar retribusi separo, itupun masih dirasa cukup berat. Sebab, pujasera alun-alun Bung Karno masih tergolong baru sehingga sepi pengunjung. Apalagi pedagang diminta memasang saluran listrik sendiri, sehingga beban pedagang semakin berat.

“Saya belum bayar tapi baru dikabari, jumlah persisnya berapa tidak tahu. Kalau disuruh bayar retribusi sekaligus setahun ya berat. Belum lagi ada biaya pemasangan listrik. Padahal selama beberapa bulan berjualan di sini belum ramai,” keluh Giono di hadapan Bupati Semarang Mundjirin.

Ketua P3BK, Daryanto, menambahkan, ada tujuh poin tuntutan hasil dari kesepakatan para pedagang. Antara lain, meminta Pemkab Semarang membebaskan retribusi tahun 2015 dan membebaskan biaya pemasangan listrik. Selain itu, meminta pemerintah menertibkan pedagang liar di sekitar alun-alun paling lambat akhir Januari 2015.

“Jika ada even, kami juga minta akses jalan masuk pujasera jangan ditutup dan menambah penjaga keamanan pujasera. Selain itu, kami meminta agar di alun-alun sering digelar even kesenian untuk menyedot pengunjung ke sana,” tutur Daryanto.

Bupati Semarang, Mundjirin, yang datang ke Pujasera Alun-alun Bung Karno meluluskan permintaan pedagang untuk sementara tidak membayar retribusi. Menurut bupati, pedagang di alun-alun merasa berat karena baru mulai berjualan, butuh penyesuaian dulu. Sedangkan adanya kabar penarikan iuran Rp 1.500 per hari, menurut bupati, penarikan itu bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi oleh organisasi pedagang sendiri.

“Dalam Perda Pasar, retribusi memang diatur Rp 600 per meter persegi. Tapi saya lupa pedagang baru pindah ke sini kasihan. Jadi saya bikin kebijakan, untuk sementara pedagang tidak membayar retibusi dulu sampai Desember nanti. Setelah itu ya tergantung pemerintahan yang baru. Belum tahu siapa nanti, saya dipilih lagi atau tidak ora ngerti,” kata bupati didampingi Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Semarang, Moh Natsir dan Kepala Satpol PP Moch Risun.

Selain itu, bupati berjanji akan segera melakukan pengaturan masalah parkir, keamanan dan kebersihan. Saat itu, Mundjirin juga memerintahkan Kepala Satpol PP untuk melakukan penertiban pedagang liar dan meminta Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindag untuk melakukan pembenahan fasilitas alun-alun yang masih kurang. “Karena ini tempatnya baru ya perlu ada penyesuaian. Jika ada kekurangan ya nanti diperbaiki,” ujarnya. (tyo/aro)