Cegah Dinasti Politik

140

MAGELANG- Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja disahkan DPR RI memuat sejumlah aturan baru. Aturan yang sebelumnya berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 ini untuk mencegah munculnya dinasti politik di daerah.

Dalam UU Pilkada diatur, keluarga seperti istri, orang tua, anak, dan saudara kandung dari kepala daerah tidak boleh mengikuti pilkada sampai selang lima tahun setelah menjabat. “Tapi kalau pamannya, keponakannya, masih boleh,” kata Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron dalam acara sosialisasi UU Pilkada di ruang serba guna KPU Kota Magelang, Kamis (29/1).

Basmar juga menjelaskan sejumlah aturan baru. Seperti terdapat tahapan pendaftaran bakal calon dan persyaratan untuk mengikuti uji publik bakal calon. Pilkada hanya memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditentukan oleh kepala daerah terpilih. Kampanye rapat umum ditiadakan, KPU kota Magelang menfasilitasi kampanye berupa debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa. Kemudian jika terjadi perselisihan hasil pemilihan maka akan diputus oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk MA. Bagi Petahana yang sudah menjabat 2 kali jabatan (berturut-turut atau tidak, di daerah sendiri/daerah lain) tidak boleh mencalonkan dalam jabatan yang sama di daerah sendiri/daerah lain.

“Dalam acara sosialisasi ini sengaja kami hadirkan pimpinan parpol, ormas dan teman-teman media massa, supaya bisa memahami UU Pilkada yang terbaru ini. Jika ada yang kurang jelas, KPU Kota Magelang membuka atau menfasilitasi konsultasi terkait UU pilkada dalam rangka menyambut pilwakot nanti, supaya tidak ada salah tafsir,” jelasnya.

Sekretaris DPC PKB Kota Magelang Anwar Sani menyambut baik apa yang telah dilakukan KPU Kota Magelang ini. Lewat sosialisasi maka partai bisa mendapat informasi yang utuh terkait isi UU pilkada tersebut. “Informasi yang sudah kami peroleh, akan kami sampaikan ke jajaran partai sampai ke struktur yang paling bawah, mulai dari Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting. Pokoknya kami sampaikan ke akar rumput, supaya mereka tidak kaget dengan adanya aturan yang baru ini,” jelasnya. (mg2/ton)