SEMARANG – Molornya rotasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemprov mendapat sorotan dari DPRD Jateng. Dewan berharap, janji rotasi harus segera direalisasikan dan jangan ditunda terlalu lama. Sebab, ini dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja pejabat.

”Rotasi memang sepenuhnya kewenangan gubernur. Tapi kalau sudah ditarget Januari, jangan molor terlalu lama. Karena akan ada banyak pejabat yang dirotasi, tidak hanya satu atau dua,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro.
Seperti diketahui, janji pemprov untuk merotasi pejabat sampai akhir Januari tidak terealisasi. Pemprov mengaku membutuhkan waktu, dan baru Februari ini rotasi ditargetkan dilakukan. Pemprov menyatakan sedang memanggil nama-nama pejabat yang akan dirotasi. ”Kami menyadari memang tidak bisa cepat, karena membutuhkan kecermatan dan ketepatan untuk mengisi jabatan yang akan dirotasi. Tapi jangan sampai berlarut-larut,” imbuhnya.

Politisi Gerindra ini berharap Gubernur Jateng cermat dalam melakukan rotasi. Yaitu dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas pejabat yang bersangkutan. Jangan sampai pejabat yang dipindah justru bingung dengan job barunya sehingga justru menghambat kinerjanya. ”Transparansi jelas, agar semua bisa mengetahui prosesnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur HD mengatakan, lelang jabatan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004, tentang aparatur sipil negara. Yang harus diperhatikan, lelang jabatan harus mengedepankan asas transparansi atau keterbukaan. ”Ini jelas terobosan bagus. Tapi saya melihat pelaksanaan lelang yang sudah dilakukan gubernur selama ini masih belum sepenuhnya transparan,” katanya.

Ia mengapresiasi proses lelang jabatan lima pejabat eselon II pada akhir 2014. Yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD), Wakil Direktur Umum RSUD dr Moewardi serta Wakil Diretur Pelayanan RSUD dr Moewardi. Prosedur sudah bagus dan diimbangi dengan tim seleksi dari berbagai kalangan. ”Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa hasil tes lelang jabatan itu tidak dibuka. Padahal itu yang penting, agar masyarakat Jateng tahu secara detail berapa nilai pejabat yang lolos seleksi,” imbuhnya. (fth/ric/ce1)