Pendataan Terkendala Validasi

199

SEMARANG – Setidaknya 20 juta lebih masyarakat Jateng sudah ter-cover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sampai Desember 2014 lalu. Pihak BPJS mengaku membutuhkan waktu untuk memasukkan seluruh warga Jateng dalam BPJS sesuai dengan amanah UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejumlah kendala yang dihadapi adalah data yang tidak valid dan sulitnya meminta masyarakat agar ikut BPJS.

Kepala Pemasaran dan Kepesertaan Devisi Regional VI BPJS Jateng-DI Jogjakarta, Maya Susanti mengatakan, mereka yang belum terdaftar dalam BPJS berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari badan usaha, masyarakat umum, serta warga yang masih ter-cover pemerintah daerah yang tergolong miskin dan masih menggunakan program Jamkesda. ”Artinya sampai sekarang yang sudah ter-cover sudah sekitar 56 persen dari jumlah penduduk Jateng. Ini jumlah yang cukup besar, sedangkan sisanya itu pekerjaan rumah saya,” katanya usai bertemu dengan Komisi E DPRD Jateng di gedung DPRD Jateng, kemarin.

Ia menambahkan, untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Jateng wajib untuk mengikuti BPJS. Pihaknya mengaku salah satu kendala di lapangan adalah masalah data yang belum valid. Dari 35 daerah di Jateng, baru 10 daerah pengguna Jamkesda yang sudah include BPJS. Yakni Kabupaten Semarang, Klaten, Boyolali, Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Demak, Tegal, Jepara, Grobogan dan Pekalongan. ”Memang kendala kami masalah data. Terutama di daerah, masih banyak yang belum mendapatkan data valid. Tidak mudah lo untuk mendata masyarakat miskin,” imbuhnya.

Maya mengaku bakal bekerja keras untuk merampungkan program BPJS di Jateng. Apalagi target pemerintah pusat warga sudah harus ikut BPJS maksimal Januari 2019 mendatang. Untuk kelas BPJS secara umum ada tiga kategori. Yakni kelas I dengan premi Rp 59,5 ribu per jiwa; kelas II Rp 42,5 ribu dan untuk kelas III yakni sebesar Rp 25,5 ribu. Premi ini ditawarkan bagi masyarakat yang mampu. ”Kami terus mendorong agar masyarakat bisa segera mendaftar BPJS, jangan sampai menunggu sakit dulu,” tambahnya.

Angota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Windarto mengatakan, banyak masyarakat yang mengeluh perubahan BPJS. Dari yang mulai pendaftaran yang awalnya satu orang diubah menjadi satu KK, sampai pelayanan yang tidak maksimal. Ia bahkan mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat, atas buruknya sistem pelayanan BPJS di sejumlah rumah sakit. ”Banyak warga mengeluh, kurang mendapatkan perhatian. Padahal mereka sudah ikut BPJS dan membayar,” katanya. (fth/zal/ce1)