JADI MASALAH: Salah satu bangunan di Kelenteng Grajen Semarang, tampak sudah ambruk kemarin. Bangunan ini dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Semarang Selasa (27/1). (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
JADI MASALAH: Salah satu bangunan di Kelenteng Grajen Semarang, tampak sudah ambruk kemarin. Bangunan ini dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Semarang Selasa (27/1). (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
JADI MASALAH: Salah satu bangunan di Kelenteng Grajen Semarang, tampak sudah ambruk kemarin. Bangunan ini dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Semarang Selasa (27/1). (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sengketa kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Grajen atau Kelenteng Grajen memasuki babak baru. Selasa (27/1), salah satu bangunan kelenteng yang selama ini dipermasalahkan oleh dua kubu dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Semarang. Salah satu kubu pengurus kelenteng yang terletak di Jalan MT Haryono 313 Semarang itu menyesalkan pembongkaran tersebut dan mengancam akan melaporkan Kepala Satpol PP Kota Semarang ke polisi.

Edi Setiawan, Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen, melalui kuasa hukumnya, John Richard Latuihamallo mengaku tidak bisa menerima tindakan Satpol PP Kota Semarang yang dianggapnya sepihak. ”Memang bangunan tersebut belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB), namun kami sudah lama mengurusnya dan sampai sekarang belum diterbitkan. Secara hukum, persoalan ini juga masih dalam proses hukum, jadi tidak tepat bila tiba-tiba satpol PP melakukan pembongkaran dengan menggunakan alat berat pula. Apalagi ini tempat ibadah?,” tandas John Richard, kemarin.

John mengaku sudah meminta rekomendasi ke Pemprov Jateng dan berkonsultasi dengan Wali Kota Semarang. Juga kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah. Menurut John, semua sepakat agar pembangunan sementara dihentikan dan tidak dilanjutkan sebelum segala persoalan diselesaikan, namun bukan membongkar. ”Selama ini disegel oleh satpol PP dan kami setuju itu, sembari kami menyelesaikan soal administrasi yakni IMB dan juga penyelesaian persoalan hukum. Tapi tiba-tiba saja dibongkar. Ada apa satpol PP? Kami sangat menyesalkan dan kami akan melaporkan Kepala Satpol PP ke polisi karena telah melakukan perusakan tempat ibadah,” tandasnya.

John Richard mengakui, pada 8 Januari lalu pihaknya mendapat surat peringatan dari Satpol PP Kota Semarang yang ditandatangani Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudyo Martantono. Isi surat tersebut adalah perintah bongkar, lantaran bangunan tidak memiliki IMB. Atas surat tersebut, Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen Edi Setiawan lalu berkonsultasi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan memohon agar bangunan tersebut tidak dibongkar karena proses perizinan sedang dalam proses. ”Bapak Wali Kota dengan tegas menyatakan agar bangunan tersebut tidak dibongkar,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudyo Martantono tidak bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi sore kemarin, ponselnya dimatikan. Sementara di lokasi TITD Grajen, bangunan tersebut sudah rata dengan tanah. Beberapa petugas kepolisian tampak berjaga di depan lokasi.

Sengketa kepengurusan TITD Grajen ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Edi Setiawan dan Ketua Pengurus Yayasan TITD Grajen periode 2014- 2019, Tjandra Tirtono, melaporkan ketua pengurus yayasan lama Sigit Sugiarto ke kepolisian. Sigit, dianggap sudah tidak menjabat sebagai ketua pengurus yayasan sejak 7 Juli 2014, namun yang bersangkutan tidak menyerahkan aset-aset yayasan yang ada dalam kekuasaannya, termasuk surat-surat tanah. Sementara kubu Sigit menyatakan masih sah sebagai pengurus. (smu/zal/ce1)