Ketua KPU Jateng Joko Purnomo. (RADAR SEMARANG)
Ketua KPU Jateng Joko Purnomo. (RADAR SEMARANG)
Ketua KPU Jateng Joko Purnomo. (RADAR SEMARANG)

GUBERNURAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu revisi UU Pilkada di DPR. Meski begitu, ia menekankan kepada partai politik (parpol) untuk tetap menyosialisasikan rancangan tahapan pilkada demi efisiensi program.

”Kami masih menunggu sampai batas akhir revisi pada 18 Februari mendatang. Cuma jika sampai akhir masa sidang DPR tidak ada revisi, tahapan yang telah direncanakan sudah clear,” ungkap Ketua KPU Jateng Joko Purnomo usia menghadap Gubernur Jateng Ganjar Pronowo, kemarin.

Joko menjelaskan, tahapan-tahapan yang dimaksud adalah pada akhir Februari KPU kabupaten/kota telah melaksanakan pendaftaran bakal calon (balon). Kemudian, pada Maret hingga Mei akan dilakukan uji publik. Memasuki bulan Juni, dibuka pencalonan. ”Ketika pencalonan itu, KPU baru membentuk badan ad hoc untuk membantu verifikasi proses pencalonan,” imbuhnya.

Jika tahapan pencalonan selesai, lanjut Joko, dua bulan berikutnya KPU mulai melakukan pemutakhiran data pemilih. Berikutnya, calon bupati/wali kota memiliki waktu tiga bulan untuk melaksanakan kampanye. ”Jika tidak ada revisi, pencoblosan akan dilakukan pada 16 Desember 2015 secara serentak di Indonesia,” terangnya.

Joko menambahkan, revisi UU Pilkada kemungkinan berimplikasi juga pada perubahan anggaran. Sebab, berubahnya tahapan berarti anggaran juga menyesuaikan. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota sehingga nantinya tidak ada masalah dalam anggaran. ”Sebagai pelaksana UU, kami akan tetap menjalankan proses pilkada sesuai dengan hasil revisi UU,” kata dia.

Jika tidak ada revisi, lanjut Joko, KPU juga akan memfasilitasi kampanye pemasangan iklan di media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. Dengan fasilitasi pemasangan alat peraga dan iklan di media tersebut, diharapkan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh calon menjadi tidak banyak. ”Fasilitasi ini menggunakan dana APBD masing-masing daerah,” pungkasnya. (fai/zal/ce1)