Dua Mantan Wali Kota Diperiksa Kejari

145

KALIBANTENG – Dua mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip dan Soemarmo HS diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang selama tujuh jam, Rabu (28/1) sore kemarin. Keduanya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus korupsi dobel anggaran program Semarang Pesona Asia (SPA) Tahun 2007 dengan tersangka Dra Harini Krisniati.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Semarang, Dr Asep Nana Mulyana mengatakan bahwa ada 52 pertanyaan yang sudah dipersiapkan atas pemanggilan kedua mantan wali kota tersebut. ”Info dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), ada 52 pertanyaan yang disiapkan untuk menanyai keduanya. Adapun fokus pertanyaannya seputar SPA sesuai kapasitas, yang dialami dan diketahui keduanya dalam kepanitiaan dahulu,” kata Asep.

Seperti diketahui, Soemarmo HS sebelumnya menjabat sebagai ketua panitia SPA dan Sukawi sebagai penanggung jawabnya. ”Kehadiran kedua mantan wali kota ini, sangat diperlukan untuk melengkapi proses penyidikan. Nanti penyidik yang menyimpulkan mengenai status dan perkembangan penyidikan dari keduanya,” katanya.

Kendati begitu, Asep menegaskan bahwa dalam pemanggilan tersebut tidak ada keterkaitan unsur politis. Kejari memanggil murni berkaitan dengan alat bukti. ”Ini pemanggilan pertama yang kapasitasnya sebagai saksi. Perkembangannya, kami tunggu laporan dari tim penyidik yang saat ini masih proses penyidikan. Ada atau tidaknya pemanggilan saksi untuk kedua kalinya, nanti melihat hasilnya dulu,” kata Asep.

Sementara itu, usai diperiksa, Sukawi akhirnya bersedia menjawab pertanyaan Radar Semarang. Dia mengaku menjawab 52 pertanyaan yang telah diajukan penyidik. ”Saya jelaskan yang saya tahu saja. Misalnya kenapa harus kegiatan SPA. Menurut saya, Semarang banyak potensi, event SPA event internasional, jadi memang besar kegiatannya. Saya diperiksa mulai pukul 09.00 hingga 16.05,” ujarnya.

Sukawi menyebutkan, mengenai indikasi korupsi pada dobel anggaran, pihaknya tidak tahu. Pasalnya, saat itu dia telah dilapori bahwa anggaran yang digunakan tidak ada masalah. ”Anggaran yang dilaporkan ke saya, tidak ada masalah. Baik terkait sponsorship maupun APBD, telah dilaporkan sesuai dengan peruntukannya,” ungkapnya.

Demikian halnya dengan mantan Wali Kota Semarang, Soemarmo HS. Ia ditanyai penyidik seputar tugas pokok dan fungsinya sebagai sekda dan ketua panitia. Sementara mengenai dobel anggaran, pihaknya tidak mengetahui.

”Karena mengenai tugas pokok dan fungsi saya selaku sekda dan ketua panitia pada waktu itu, jadi simpel menjawab pertanyaannya. Mengenai dobel anggaran sudah masuk materi, jadi tidak bisa menjawab,” tutur Soemarmo yang mulai diperiksa sejak pukul 12.00.

SPA sendiri merupakan program unggulan Pemkot Semarang untuk menarik wisatawan agar mengunjungi Kota Semarang. Program SPA dipersiapkan dengan APBD Kota Semarang sebesar Rp 3,5 miliar. Namun, penyidik menemukan kejanggalan. Pada pelaksanaan program SPA, kejaksaan mendapati adanya dobel anggaran, karena mendapat kucuran dana dari sponsorship. (mg21/ida/ce1)