SEMARANG – Komisi A DPRD Kota Semarang kemarin mengundang KPU Kota Semarang. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui persiapan penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pilwalkot. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Meidiana Koswara ini dihadiri segenap anggota KPU yang dipimpin Henry Wahyono.

Di depan anggota dewan, Henry Wahyono mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mempersiapkan berbagai tahapan pilkada yang dipastikan akan dilaksanakan secara langsung. ”Sebelum Perppu disahkan jadi UU, kita belum melangkah apa pun, namun setelah ada kepastian pilkada langsung, kita langsung persiapan,” ujarnya.

Tahapan yang saat ini dilaksanakan adalah pendaftaran data pemilih serta mengetahui jumlah penduduk Kota Semarang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diketahui jumlah pendudukan Kota Semarang mencapai 1.622.520 jiwa. ”Angka ini yang akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan jumlah dukungan bagi calon perseorangan,” tandas Hendry.

Sesuai dengan UU, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan 3 persen dari jumlah penduduk yakni 48.678 dukungan. ”Sedangkan untuk menjadi bakal calon yang nanti akan diikutkan pada uji publik, KPU menetapkan minimal harus mengantongi dukungan 2.434 penduduk yang dibuktikan dengan fotokopi KTP,” katanya.

KPU juga akan membiayai belanja publikasi calon wali kota melalui media massa dan baliho. Untuk itu pihaknya mengajukan tambahan dana Rp 5 miliar. ”Kalau kemarin kita mengajukan Rp 41 miliar untuk dua putaran, karena ada tambahan biaya publikasi, kami minta tambahan Rp 5 miliar,” katanya.

Komisi A DPRD Kota Semarang mengaku siap merespons permintaan KPU ini. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Mediana Koswara langkah yang dilakukan KPU sudah benar dan perlu mendapat dukungan. ”Kami mendukung langkah KPU dalam mempersiapkan pilwalkot, termasuk soal anggaran tambahan, silakan ajukan saja nanti kita bahas,” kata Meidiana Koswara.

Politisi asal PDI Perjuangan ini menambahkan, angaran pilwalkot sebesar Rp 41 miliar sudah masuk dalam APBD Tahun 2015 ini. Namun untuk tambahan dana Rp 5 miliar bisa melalui APBD Perubahan 2015, sehingga KPU tidak perlu khawatir. Komisi A, lanjut Meidiana juga mengharapkan agar KPU melakukan sosialisasi semaksimal mungkin sehingga angka partisipasi pemilih bisa meningkat. (zal/ce1)