TAHAP AWAL : KPU Kabupaten Wonosobo memberikan sosialisasi kepada partai politik di kantor Kelurahan Wonosobo Timur kemarin (27/1). (Sumali ibnu chamid/radar kedu)
TAHAP AWAL : KPU Kabupaten Wonosobo memberikan sosialisasi kepada partai politik di kantor Kelurahan Wonosobo Timur kemarin (27/1). (Sumali ibnu chamid/radar kedu)
TAHAP AWAL : KPU Kabupaten Wonosobo memberikan sosialisasi kepada partai politik di kantor Kelurahan Wonosobo Timur kemarin (27/1). (Sumali ibnu chamid/radar kedu)

WONOSOBO – Para tokoh yang akan maju menjadi calon Bupati Wonosobo periode 2015-2020 harus segera menyiapkan diri. Pasalnya tahapan penyelenggaraan pemilukada akan segera dimulai Maret mendatang. Sebagai salah satu syarat menjadi calon bupati harus didukung partai politik atau gabungan partai politik minimal 9 kursi di DPRD, sedangkan melalui jalur perseorangan (independen) minimal mendapatkan dukungan 36 ribu orang.

“Dari hasil Pemilu Legislatif tahun lalu, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengajukan calon bupati tanpa melalui koalisi karena memiliki 9 kursi di DPRD,” kata Koordinator Divisi Teknis Pemilu KPUD Wonosobo, Zaenal Ahmad kemarin (27/1) saat sosialisasi dengan parpol di kantor Kelurahan Wonosobo Timur.

Menurut Zaenal Ahmad, hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebelum pengesahan oleh DPR RI pada 20 Januari 2015.

Dalam aturan itu menyebutkan, bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik, hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal 20 persen dari total kursi DPRD atau minimal suaranya 25 persen dari suara sah pemilu. Di Wonosobo, mengacu hasil pileg 2014, jumlah minimal kursi dari total 45 kursi yang ada adalah sebanyak 9 kursi.

“Sedangkan jumlah minimal dukungan perseorangan adalah 4 persen dari 900.653 jumlah penduduk atau sebanyak 36.062 jiwa,”katanya.

Zaenal Ahmad mengatakan, ada beberapa norma baru dalam pemilihan bupati kali ini, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun 2005 dan 2010 lalu. Beberapa di antaranya adalah adanya dua pencalonan yakni pendaftaran bakal calon dan pendaftaran calon, memperkuat posisi partai politik dan gabungan partai politik sehingga memperkuat koalisi dalam pencalonan dan calon tidak bisa lagi mempermainkan partai politik demikian juga sebaliknya partai politik tidak bisa mempermainkan calon.

“Norma baru lainnya adalah partai politik dan gabungan parpol yang bisa mengajukan bakal calon dan calon adalah yang punya kursi di DPRD dan pendaftaran dengan memakai kursi atau suara sah,” jelasnya.

Sedang yang dipilih, kata Zaenal, sebelumnya paket calon bupati dan wakil bupati. Untuk kali ini, hanya kepala daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota. Adapun wakil gubernur dan wakil bupati/wali kota dipilih oleh gubernur dan bupati/wali kota terpilih.

“Uji publik juga disyaratkan untuk mendaftar sebagai calon dan hal ini jadi hal baru dalam pemilihan bupati kali ini,” tegasnya.

Untuk kampanye atau rapat umum, kata Zaenal, juga ditiadakan dan KPU provinsi/kabupaten/kota akan memfasilitasi kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga kampanye serta iklan media massa cetak dan elektronik.

“Jadi selama proses bakal calon, KPU akan melakukan sosialisasi tentang para calon lewat berbagai media,” imbuhnya.
Jika ada sengketa, lanjut Zaenal, bisa diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan total waktu penyelesaian maksimal 2 bulan. Pada pemilu sebelumnya ketentuan waktu tidak diatur. Dan jika ada perselisihan hasil pemilihan bisa diselesaikan di Pengadilan Tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung, sebelumnya perselisihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPUD Wonosobo Ngarifin Shiddiq mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan awal sosialisasi pemilihan bupati di Wonosobo, yang dikhususkan kepada partai politik di Wonosobo.

“Hal ini dilakukan agar partai politik bisa mengetahui tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati, meskipun aturan hukumnya sampai saat ini belum selesai seratus persen,” tandasnya. (ali/lis)