SEKAYU – Usaha rumah kos di Kota Semarang belum tersentuh pajak. Utamanya yang berada di sekitar kampus. Berdasar Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 3, objek pajak merupakan setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Objek pajak sebagaimana dimaksud termasuk di dalamnya yaitu fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos.

Kabid Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Agus Wuryanto mengakui, hingga kini ribuan kos-kosan yang tersebar terutama di sekitar kampus di Kota Semarang terkait pembayaran pajak masih belum maksimal. ”Hanya beberapa yang bayar pajak. Sebetulnya kos-kosan itu esensinya untuk pemenuhan pendapatan sampingan atau side job tidak menjadi pokok pendapatan. Tetapi dalam perkembangannya selama ini banyak kos-kosan mewah yang menjadi pendapatan pokok pemiliknya,” kata Agus kepada Radar Semarang, Senin (26/1).

Ke depan pihaknya akan melakukan pendataan terkait ribuan kos di sekitar kampus yang selama ini belum tersentuh oleh pajak. Di dalam perda tersebut diatur jelas bahwa kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar, maka diharuskan dikenakan pajak. Agus mengatakan, pihaknya selama ini sudah melakukan tindakan secara maksimal, namun masih banyak kendala antara lain penolakan dari pemilik kos tersebut. ”Kos-kosan tersebut merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak hotel masuknya. Kita akan lakukan penindakan tegas. Selain itu kita akan membidik kos mewah dan hanya dua atau 3 kamar memang di dalam perdanya belum diakomodir,” ujar Agus.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh DPKAD pada 2014, hanya 30 kos-kosan yang bersedia untuk membayar pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari dasar pengenaan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Pubono mengatakan pada 2006 pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Semarang terkait pengaturan pajak kos-kosan, yang pada waktu itu hanya Rp 3,5 juta per tahun yang masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah). ”Pemerintah dulu belum menggarap dengan baik. Apalagi saat itu setelah terbit UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah itu kan diatur dalam pajak hotel, bagi kos-kosan yang memiliki kamar di atas 10 kamar maka wajib membayar pajak,” kata legislator dari Fraksi PKS itu. (ewb/zal/ce1)