SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng menilai jika musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) hanya merupakan formalitas belaka. Sebab, hasil dari musrenbang di tingkat desa selama ini tidak semua ter-cover untuk mendapatkan bantuan. Banyak dari hasil musrenbang desa hanya mentok di tingkat kecamatan.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto mengatakan, jika musrenbangdes banyak menghadapi kendala di lapangan. Sebenarnya bukan masalah fiktif atau tidak, tapi karena untuk mengumpulkan warga membahas musrenbang itu yang sulit. ”Desa tidak bisa disalahkan, karena pada dasarnya mereka melakukan itu. Tapi mungkin tidak sesuai jadwal, karena harus mengumpulkan semua warga,” katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, banyak hasil musrenbang yang tidak ter-cover membuat kepala desa kecewa. Sebab hasil dari desa kemudian dipilih lagi di tingkat kecamatan untuk diajukan ke tingkat kabupaten. Nah saat itulah banyak hasil yang kemudian dicoret dan bisa dikatakan sia-sia. ”Banyak yang tidak ter-cover sampai tingkat kabupaten, sampai 60-70 persen. Ini justru yang membuat kepala desa kecewa,” imbuhnya.

Ia berharap, jika musrenbang menjadi awal musyawarah desa, maka pemerintah harus benar-benar merealisasikan. Harus ada kejelasan, program mana yang akan di-deal-kan, dan mana yang diprioritaskan. ”Jangan sampai nanti desa justru merasa dipingpong. Sudah dibahas cukup panjang, tapi tidak bisa mendapatkan bantuan,” tambahnya.

Anggota DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, jika musrenbang tidak ubahnya keranjang sampah. Berbagai hasil dari musrenbang justru hanya sebatas formalitas yang kemudian tidak mendapatkan bantuan. ”Kalau boleh dibilang, musrenbang itu hanya formalitas belaka. Wong dulu saya pernah merasakan itu,” katanya.

Politisi Gerindra ini berharap, agar ada skala prioritas dalam pengajuan musrenbang. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui secara jelas, apa yang akan diajukan untuk desanya. Ia juga sepakat jika musrenbang harus dari desa, kecamatan dan kabupaten. ”Tapi harus diperhatikan, sekarang tahun politik harus diwaspadai. Jangan sampai musrenbang dijadikan kepentingan politik,” tambahnya.

Ia menilai musrenbang di semua tingkatan rawan dimanfaatkan untuk penggalangan dukungan, apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Di mana bakal ada 16 pilkada di Jateng. Sehingga semua pihak harus sama-sama mengawasi serta mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah. ”Semua pihak yang berpotensi melakukan penyalahgunaan pelaksanaan musrenbang untuk menggalang dukungan adalah kepala daerah yang berafiliasi terhadap suatu partai politik. Apalagi jika ada incumbent yang ingin maju pilkada lagi, kemungkinan memanfaatkan musrenbang untuk kepentingan pribadi cukup besar,” tambahnya. (fth/ric/ce1)