KENDAL – Jaringan Masyarakat Kabupaten Kendal (Jamak) mendesak agar DPRD Kendal yang masih aktif yang terlilit pengembalian uang negara atas kasus korupsi asuransi fiktif DPRD Kendal 1999-2004 agar segera melunasinya. DPRD merupakan pejabat negara yang harusnya menjadi teladan bagi masyarakat agar menaati peraturan dan perundang-undangan. Sekretaris Jamak, Ahmad Misrin mengatakan, Kejaksaan Negri (Kejari) Kendal, supaya memberi batas waktu pengembalian uang. Hal itu agar para anggota dewan baik yang sudah mantan maupun yang masih aktif sampai saat ini agar ada tenggat waktu untuk mengembalikan.

Apalagi kasus itu sudah sepuluh tahun bergulir sejak 2004 lalu dan total nilanya mencapai miliaran rupiah. Sebab hal ini menyangkut pemulihan uang negara yang harus segera dilakukan. “Jika tidak, maka pembrantasan korupsi tidak ada artinya,” katanya, Senin (26/1).

Misrin mendesak, agar dewan yang menjabat di DPRD Kendal periode 2014-2019 segera menyelesaikan kasus tersebut. Seperti Ketua DPRD Kendal Prapto Utono dan anggota DPRD H Mastur . “Yang masih aktif ini agar segera melunasi karena itu termasuk hutang kepada negara. Sebab nilainya cukup besar, yakni rata-rata diatas Rp 100 juta. Jika tidak ada batasan waktu, maka mereka mengangsur seenaknya,” imbuhnya.

Sebagai Ketua DPRD harusnya malu kepada anggotanya. Selain itu sebagai pejabat negara yang dipilih oleh masyarakat sedianya Prapto bisa menjadi tauladan. “Jika memang bukan haknya ya segera dikembalikan. Harus memberikan contoh seorang pemimpin yang taat hukum,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Prapto Utono mengakui jika piutang uang negara yang harus dikembalikan ke Kejari Kendal dalam kasus Asuransi Fikif tersebut mencapai Rp 112 juta. “Sejauh ini saya baru menyicilnya Rp 10 juta, kurang RP 102 juta,” akunya.
Prapto mengaku akan segera melunasinya, tapi kapan waktunya ia belum mengetahuinya karena menurutnya jumlah itu bukanlah jumlah yang sedikit. “Tidak hanya saya, tapi juga ada dua lainnya yang masih aktif dan 30 eks dewan juga harus mengembalikan,” katanya.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani mengaku saat ini masih melakukan perburuan terhadap 30 mantan anggota DPRD Kendal periode 1999-2004 dan tiga anggota DPRD aktif saat ini. Yakni agar segera membayar pengembalian keuangan negara. Total seluruh dana yang menjadi beban seluruh anggota DPRD adalah sebanyak 5,8 miliar. Sejak Desember tahun lalu hingga kini sudah ada Rp 210,5 juta yang ditarik oleh Kejari Kendal. “Rata-rata hanya bisa mengangsur saja, jadi tidak sepenuhnya melunasi seluruhnya,” katanya.

Dari data yang dimiliki Kejari, sebenarnya total yag mendapat tanggungan harus mengembalikan uang asuransi fiktif ada 43. Tujuh orang diantaranya telah meninggal dunia, tiga lainnya tidak diketahui keberadaannya lantaran pindah data kependudukan ke luar daerah. “Jadi yang berhasil kami temui ada 33 orang, dimana tiga diantaranya masih aktif di DPRD sekarang ini,” paparnya.

Dasar penarikan uang, merupakan tindak lanjut dari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang di ketuai Sekda Kendal Ir Bambang Dwiyono. “Kejari sebagai jaksa pengacara negara berugas untuk dimintai bantuan untuk menagih dana ansuransi fiktif,” tambahnya. (bud/fth)