MIJEN – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Ananda di Jalan Bandungsari Raya RT 3 RW 4, Kelurahan Tambangan, Mijen, Semarang diprotes warga. Pasalnya, rumah sakit yang akan berdiri di lahan seluas 5.000 m2 tersebut dibangun di dekat sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan mandi dan cuci.

Salah satu warga Tambangan RT 2 RW 4, Kasiyan, mengatakan, pembangunan RS yang dikhususkan untuk pelayanan ibu dan anak itu hanya berjarak 15 meter dari sendang yang digunakan warga sehari-hari. ”Sendang ini digunakan warga untuk mandi dan mencuci. Bahkan, jika musim kemarau, sendang ini tidak pernah kering, sehingga menjadi sumber air yang diambil warga,” kata Kasiyan kepada Radar Semarang, Sabtu (24/1).

Diakui, saat ini air sendang itu lebih banyak dimanfaatkan warga untuk mengaliri lima kolam ikan air tawar tak jauh dari lokasi. Adapun letak mata air tersebut berada persis di bawah bangunan RS yang memang kontur tanahnya lebih tinggi.
Kasiyan mengaku, warga setempat sempat khawatir terutama saat musim hujan seperti ini tanah yang bangunan RS akan turun dan menutupi permukaan mata air tersebut. ”Tanah yang digunakan untuk bangunan RS itu kan tanah miring sedangkan lokasi sendang persis di bawah bangunan itu. Yang dikhawatirkan beberapa warga yaitu saat musim hujan seperti ini, tanah yang bangunan RS turun dan menutupi permukaan sendang,” lanjut kasiyan.

Terpisah, Ketua RT 2 RW 4, Asrori mengatakan jika warga ingin menuju mata air yang luasnya 25 meter persegi tersebut terpaksa harus membuat jalan alternatif lain karena akses jalan utama tertutup oleh pembangunan RS tersebut. ”Hingga kini warga jika ingin ke sendang tersebut harus melewati tanah milik orang lain karena jalan utama yang dulu biasanya digunakan oleh warga sekitar tertutup dengan pembangunan RS,” kata Asrori.

Sementara itu, Pakar Lingkungan yang sekaligus Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Sudharto P Hadi mengatakan, pembangunan yang tidak mengindahkan peraturan tentang lingkungan merupakan sebuah pelanggaran besar.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Pasal 15 tahun 2011 tentang sungai, dinyatakan bahwa garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air. ”Kalau masih dalam tahap perencanaan, izin lingkungan bisa dicabut. Kalau sudah dalam tahap operasi, diwajibkan melaksanakan audit lingkungan dan muaranya adalah menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Instansi lingkungan hidup yang lalai melakukan pengawasan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009,” ujar Sudharto.

Atas kondisi tersebut, tentunya harus ada ketegasan dari pemerintah Kota Semarang untuk menindaklanjuti serta mengevaluasi setiap perizinan pembangunan di Kota Semarang, supaya pelanggaran lingkungan dan tata ruang tidak semakin merajalela. (ewb/zal/ce1)