Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL – Kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa semakin marak terjadi di Kabupaten Kendal. Hingga Januari 2015 setidaknya sudah ada empat aparat desa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan kas Banda Desa. Dari jumlah itu, tiga diantaranya merupakan kepala desa (kades) dan satu lainya sekretaris desa (sekdes) atau carik. Tiga kades yakni Kades Bangunsari, Kecamatan Petabon, Widodo; Kepala Desa Pucang Rejo, Kecamatan Gemuh; Tulkah serta Kades Sukorejo, Kecamatan Sukorejo dengan inisial SM. Sedangkan satu tersangka lain yakni Sekdes Sidomukti, Kecamatan Weleri, Ar.

Kades Widodo diduga menilep anggaran ADD dari APBD Kendal 2011-2012 dan uang kas desa yang bersumber dari hasil lelang tanah banda desa. Modusnya dana ADD tidak digunakan untuk pembangunan desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. “Sedangkan uang kas desa hasil dari pelelangan tanah banda desa digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dana tidak diketahui penggunaannya,” kata Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani, Minggu (25/1).

Saat ini, Widodo dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang. “Berkas penyidikan sudah selesai, saat ini dalam tahap penyusunan dakwaan dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang,” imbuhnya.

Sedangkan tersangka Tulkah, diduga melakukan korupsi sama, Yakni ADD dan kas desa dari banda desa tahun 2010-2012 sebesar Rp 118 juta. Tapi, Tulkah justru melarikan diri saat akan diperiksa oleh penyidik Kejari. “Sudah kami tetapkan DPO, dan dalam upaya pencarian,” tambahnya.

Kades Lainnya yakni SM, Kades Sukorejo. Ia juga dituduh kejari menyelewengkan dana ADD dan kas Banda Desa. Sedangkan AR Sekdes Sidomukti, Kecamatan Weleri disangkakan atas dana ADD dan banda desa sebesar Rp 142 juta. Modusnya membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Yakni seolah-olah dana digunakan untuk perangkat desa dan pembangunan, tapi ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa. “Berkas AR dan SM masih didalami dan pemeriksaan saksi,” tambahnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kendal, Zaiful Alim Said menambahkan empat aparat desa tersebut dilakukan berkas secara terpisah. Semua akan dijerat dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas. “Primair Pasal 2 ayat 1 dan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,” katanya. (bud/fth)