KURANG LUAS : Seorang pekerja pengangkut sampah meninggalkan TPSA Pasuruhan usai membuang sampah, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
KURANG LUAS : Seorang pekerja pengangkut sampah meninggalkan TPSA Pasuruhan usai membuang sampah, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
KURANG LUAS : Seorang pekerja pengangkut sampah meninggalkan TPSA Pasuruhan usai membuang sampah, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)

MUNGKID—Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) Kabupaten Magelang menilai perluasan area tempat pembuangan sampah akhir di Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan tidak akan mengganggu lingkungan. Pasalnya, pengelolaan sampah di sana akan dilakukan dengan sistem control landfill atau mengubur sampah.

Kepala DPU ESDM Sutarno mengatakan sistem ini sudah banyak berkembang di daerah lain. Menurutnya, banyak yang berhasil meminimalisasi pencemaran lingkungan dengan sistem ini.

”Produksi sampah setiap hari di TPSA Pasuruhan itu bisa 50 ton. Sehingga sudah over kapasitas dan diperlukan penambahan ruang baru sambil menunggu realisasi TPA regional yang direncanakan baru tahun 2018 mendatang,” ungkapnya.

Selama ini, kata dia, pembuangan sampah masih menggunakan sistem open dumping. Sehinga muncul pencemaran lingkungan sekitar TPA. Datangnya penghujan menyebabkan meningkatnya jumlah cairan dari tumpukan sampah.

Dengan sistem landfill nanti, sampah yang datang akan dikubur. Kemudian, limbah air yang dikelurkan akan ditampung untuk kemudian dikelola untuk hal yang bermanfaat. ”Dengan sistem ini, pencemaran udara atau lingkungan bisa dieliminasi,” tambahnya.

Ke depan, pihaknya sudah merencanakan pembangunan TPSA regional dengan pengelolaan yang lebih baik. Tempat pembuangan sampah itu rencananya akan dibangun di Kecamatan Tempuran. ”Sesuai FS di Kecamatan Tempuran. Realisasinya kemungkinan 2017 atau 2018,” kata dia.

TPSA regional ini, katanya akan menampung seluruh sampah dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Karena selama ini TPSA yang ada baru melayani tujuh kecamatan.

Sebelumnya diberitakan warga Pasuruhan dan Deyangan yang terdampak TPSA menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak dilakukan perluasan pembuangan sampah itu. Alasannya warga akan semakin terganggu aktivitasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh meminta DPU ESDM proaktif melakukan komunikasi dengan warga. Karena, menurut dia persoalan sampah sangat sensitif. ”Karena sampah yang tidak dikelola justru akan mengakibatkan gejolak yang lebih besar,” kata dia.

Pihaknya mendukung langkah DPU melakukan kajian pengelolaan sampah secara landfill. Lebih dari itu dia berharap supaya sistem ini juga bisa bermanfaat bagi warga setempat. (vie/lis)