Televisi Lokal Bakal Makin Banyak

146
Asep Cuwantoro. (Dok/RASE)
Asep Cuwantoro. (Dok/RASE)
Asep Cuwantoro. (Dok/RASE)

SEMARANG – Persaingan bisnis industri televisi swasta lokal di Jawa Tengah akan semakin kompetitif dengan adanya peluang izin televisi swasta baru. Peluang izin baru tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 31 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1017 tahun 2014.

Menurut anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng Asep Cuwantoro, sesuai dua peraturan tersebut, dari 7 wilayah layanan di Jateng, penambahan kanal untuk wilayah layanan Semarang dan sekitarnya sejumlah 5 kanal, sedangkan wilayah layanan Pati dan Rembang tersedia 2 kanal.

Kemudian untuk wilayah layanan Tegal dan sekitarnya ada 5 kanal, wilayah layanan Purwokerto dan sekitarnya 4 kanal, wilayah layanan Purworejo 2 kanal, wilayah layanan Blora dan Cepu 7 kanal. Terkecuali untuk wilayah layanan Magelang, Salatiga dan Temanggung tidak dibuka peluang izin baru.

Asep menyatakan dibukanya peluang izin baru untuk televisi swasta analog tersebut sesuai ketentuan penyiaran di Indonesia yakni setiap 10 tahun dapat dibuka peluang izin baru. Namun Asep menyayangkan sejak dibuka tanggal 9 Desember 2014, mayoritas pemohon berasal dari luar Jateng. ”Sudah ada sekitar 20 pemohon, 90 persen pengusaha dari Jakarta,” ujarnya.

Sesuai peraturan, berkas proposal permohonan yang masuk ke KPID akan melalui berbagai tahapan mulai Verifikasi Administrasi (VA), Verifikasi Faktual (VF), Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), yang kemudian akan diberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) sebagai bahan Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPID, KPI, dan Kemenkominfo. ”KPID menerapkan pelayanan yang berpedoman pada prinsip excellent service yang SMART (Sederhana, Mudah, Akurat, Ramah dan Tegas)”, papar Asep.

Dia berharap, televisi baru yang akan hadir dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di provinsi ini. Menurutnya, masyarakat Jateng berhak untuk mendapatkan layanan siaran yang mendidik, menghibur dan kental dengan nuansa kearifan lokal. ”Meskipun pemiliknya bukan orang Jateng namun program siaran mutlak harus bernuansa lokal,” tegas Asep.

Program siaran televisi yang ada selama ini belum mengakomodir kepentingan publik Jateng dijadikan bahan evaluasi oleh KPID. Untuk itu, KPID akan memperketat seleksi izin agar televisi yang mendapatkan izin benar-benar memiliki komitmen untuk pengembangan potensi dan sumber daya lokal.

Peluang izin yang akan ditutup tanggal 23 Februari mendatang tersebut masih membuka kesempatan bagi pengusaha lokal. Asep berharap pengusaha lokal ikut meramaikan persaingan bisnis televisi agar tidak dimonopoli oleh pengusaha dari Jakarta seperti yang terjadi selama ini. ”Semangat Undang-undang penyiaran adalah demokratisasi dan desentralisasi, idealnya kepemilikan dan konten harus dari lokal agar terjadi keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran,” pungkasnya. (ric/ce1)