KENDAL—Menyusul harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang turun sejak Senin lalu, para pengusaha dan awak angkutan di Kendal juga ikut menurunkan tarif angkutan umum. Tapi harga turun tidak lebih dari 10 persen dari kenaikan tarif yang telah ditetapkan.

Tarif angkutan umum di Kabupaten Kendal, untuk kendaraan berbahan bakar premium turun 4 persen atau sebesar Rp 300. Sedangkan angkutan yang berbahan bakar solar turun 7 persen atau sebesar Rp 700. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Subarso mengatakan turunnya tarif angkutan umum telah disepakati oleh Organda Kabupaten Kendal. Tarif tersebut berlaku sejak Kamis (22/1). Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dari kenaikan tarif yang telah disepakati pada November awal kenaikan BBM lalu. “Jadi Dishub dan Organda, sudah sepakat untuk penurunan tarif,” katanya.

Subarso menjelaskan, turunnya tarif angkutan di Kabupaten Kendal ini diakuinya memang termasuk rendah. Sebab kenaikan tarif angkutan yang disepakati awal tahun mencapai 20 persen. Yakni kenaikan mencapai Rp 1.000 – 2.000 dari tarif lama. “Tidak bisa turun terlalu tinggi, sebab imbas kenaikan harga BBM mengakibatkan harga–harga lain yang sudah naik tidak bisa turun drastis juga. Seperti harga suku cadang mobil, maupun kebutuhan pokok setiap harinya. Sehingga putusan ini menjadi jalan tengah,” tuturnya.

Pihaknya mengatakan, setelah diberlakukan tarif baru, masih ditemukan awak bus yang belum menurunkan tarif, pihaknya akan memberi sanksi. “Bentuk sanksi paling berat adalah mencabut izin trayek. Sebab sudah merugikan masyarakat,” tegasnya.

Pengusaha taksi, Pusaka Taxi, Mastur, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan penurunan tarif angkutan umum. Sebab hal itu sudah menjadi kesepakatan antara Organda dengan Dinas Perhubungan. Di samping itu, memang harga BBM bersubsidi turun. “Saya mengikuti aturan main saja,” kata Mastur.

Mastur berharap harga BBM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini bisa bertahan lama. Sehingga tidak mempengaruhi tarif angkutan lagi ke depannya. “Sebab pengusaha dan masyarakat pengguna angkutan umum juga butuh kepastian agar tidak terombang-ambing tarif,” imbuhnya. (bud/ric)