BALAI KOTA – Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tambakrejo dinilai masih kurang layak. Karena itu, dewan minta pemkot tidak perlu mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari IPLT Tambakrejo. Saat ini, IPLT Tambakrejo ditarget pemasukan Rp 9 juta per bulan.

”Mestinya IPLT Tambakrejo sebagai fasilitas pengolah limbah tinja milik pemerintah kota tidak perlu ditarget PAD. Kondisi IPLT masih jauh dari kelayakan, seperti akses menuju lokasi, keterbatasan tenaga dan fasilitas juga minim,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Nunung Sriyanto kepada Radar Semarang, Rabu (21/1) kemarin.

Dikatakan, Komisi C akan melakukan peninjauan lagi ke IPLT Tambakrejo. Menurutnya, permasalahan pengelolaan tinja harus dipikirkan bersama dan ditangani serius, agar tidak membahayakan kesehatan.

”Jangan sampai disepelekan. Fasilitas IPLT Tambakrejo harus dioptimalkan. Kalau perlu dibangun fasilitas serupa yang jauh dari permukiman penduduk, dan tidak hanya ditangani IPLT Tambakrejo saja,” tegasnya.

Pada peninjauan Kamis (15/1) lalu, para wakil rakyat melihat kondisi fasilitas-fasilitas pengolah limbah yang kurang layak, seperti kolam penampungan yang tidak dibangun rapi. Selain itu, jumlah pekerja di IPLT Tambakrejo minim, hanya 9 orang. Enam orang di antaranya pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang Suharsono, jumlah personel yang hanya 9 orang jelas sangat kurang untuk menunjang kinerja IPLT Tambakrejo sebagai fasilitas pengolah limbah tinja. Menurutnya, idealnya jumlah pekerja yang menangani fasilitas IPLT di atas 40 orang, sebagaimana di kota-kota lain yang memiliki fasilitas serupa, seperti IPLT di Makassar yang ditangani 55 personel.

”Minimnya personel yang bekerja di IPLT Tambakrejo, salah satunya memang disebabkan sedikitnya minat orang untuk bekerja di fasilitas pengolah limbah, apalagi limbah tinja. Belum lagi dengan fasilitasnya yang kurang memadai,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kepala UPTD IPLT Tambakrejo, Suhadi, mengatakan, target PAD yang harus disetorkan sebesar Rp 9 juta per bulan berasal dari penerimaan retribusi truk tangki yang akan membuang limbah tinja. Setoran dilakukan setiap 10 hari sekali ke kas daerah sebesar Rp 3 juta.

”Berarti sebulan Rp 9 juta. Selama ini, target PAD dari retribusi kami selalu terpenuhi. Itu untuk jasa pembuangan limbah. Perhitungan retribusi, setiap meter kubik limbah tinja tarifnya Rp 15 ribu per meter kubik, sementara jumlah limbah yang dibuang rata-rata 50 meter kubik per hari,” katanya. (mha/aro/ce1)