“Pansel belum terbentuk, kami menunggu dari BKD apakah dari akademisi atau dari pihak –pihak lain yang punya kualifikasi menjadi Pansel.”
Eko Sutrisno Wibowo
Sekda Wonosobo

WONOSOBO–Proses lelang jabatan bagi pejabat eselon II Pemkab Wonosobo diprediksi molor. Sebab, meski Bupati Kholiq Arif menargetkan awal Februari sudah selesai, namun tim bentukan bupati belum memastikan pembentukan panitia seleksi (Pansel). Untuk diketahui, tim bentukan bupati meliputi wakil bupati, sekda, kepala inspektorat dan kepala BKD

Sekretaris Daerah (Sekda) Eko Sutrisno Wibowo, mengatakan, hingga kemarin, tim belum menentukan panitia seleksi. Eko beralasan, pihaknya masih menunggu dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait penentuan Pansel.

“Pansel belum terbentuk, kami menunggu dari BKD apakah dari akademisi atau dari pihak –pihak lain yang punya kualifikasi menjadi Pansel,” kata Eko.

Dalam memahami lelang jabatan ini, Eko menyebut, hanya ada dua jabatan bagi eselon II yang bakal dilelang. Sebab, hanya dua jabatan yang mengalami kekosongan. Yakni, Asisten II Sekda Wonosobo dan kepala Dinas Perkebunan. Padahal, sebelumnya, bupati menyebut bahwa jabatan yang akan dilelang meliputi jabatan kepala dinas, kepala badan, dan asisten serta staf ahli. “Sepaham kami itu. Kami masih menunggu dari BKD,” katanya.

Belum terbentuknya Pansel hingga kini, dipastikan lelang jabatan untuk eselon II bakal molor. Padahal, Bupati Kholiq Arif menargetkan bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, pihak terkait diminta segera merealisasikan langkah awal dengan lelang jabatan.

“Lelang jabatan ini, bagian dari pemberlakuan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Namun, untuk awal, lelang jabatan baru diberlakukan untuk pegawai eselon 2.”

Menurut Kholiq, pemberlakuan Perda OPD, bagian dari upaya reformasi birokrasi Pemkab menuju struktur birokrasi yang tepat dan terukur. Untuk lelang jabatan, sudah dibentuk tim. Yaitu berisi wakil bupati, sekretaris daerah, kepala inspektorat dan kepala BKD sekaligus dibantu asistensi atau Pansel. “Untuk asistensi, tim yang akan menentukan bisa menunjuk pihak yang kompeten,” katanya.

Prosesnya, kata Kholiq, tiap pejabat eselon dua, mengajukan proposal terkait jabatan SKPD yang akan ditempati. Proposal berisi program-program yang akan dikerjakan jika ditempatkan menjadi jabatan tersebut.

“Kami targetkan awal Februari sudah melantik para kepala SKPD yang baru.”

Untuk tahap awal, kata Kholiq, sejumlah jabatan yang akan dilelang meliputi jabatan kepala dinas, kepala badan serta jabatan staf ahli bupati dan sekretaris daerah. Syarat calon pendaftar hanya dikhususkan bagi PNS di lingkungan Pemkab.

Ia mengakui, pelaksanaan Perda OPD molor dari target sebelumnya yang rencananya dilaksanakan pada pertengahan bulan ini. Hal itu terkait proses lelang sejumlah pekerjaan beberapa SKPD. “Lelang pekerjaan lebih awal, setelah selesai melaju ke lelang jabatan SKPD dengan struktur yang baru,” katanya.(ali/isk)