Jadi Tersangka, Dua Pejabat Dinonaktifkan

199

KALIBANTENG – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Semarang saat ini tengah terbelit masalah hukum. Selain ditangani penyidik Kejari Semarang, ada pula yang ditangani aparat Kejati Jateng. Salah satunya tersangka kasus korupsi program Semarang Pesona Asia (SPA) 2007, Dra Harini Krisniati. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD, dan Aset (BKPM-PB dan A) Kota Semarang itu saat ini menjabat sebagai staf dari Staf Ahli Wali Kota.

Selain Harini, pejabat lain yang tersangkut masalah hukum adalah Hartuti. Pejabat Kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengajuan kredit fiktif pada Bank Jateng tahun 2011 yang ditangani penyidik Kejati Jateng. Yang terbaru, pengurus KONI Kota Semarang berinisial DAS (Djody Aryo Setiawan) yang diduga melakukan penyimpangan dana hibah KONI.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengaku prihatin dengan banyaknya pejabat Pemkot Semarang yang tersangkut perkara hukum. Pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada ketiganya.

”Kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum Pemkot Semarang terkait pemberian bantuan hukum. Kami tetap akan memberikan bantuan hukum kepada mereka,” katanya usai mengikuti pemusnahan barang bukti (BB) di Kantor Kejari Semarang, Rabu (21/1).

Saat ditanya apakah ketiganya akan dinonaktifkan dari jabatannya saat ini, Hendi –sapaan akrabnya—mengatakan, sudah melakukan penonaktifan. Hanya saja, penonaktifan jabatan baru dilakukan pada Hartutik dan Harini Krisniati, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam dua kasus berbeda. ”Hartutik sudah (nonaktif). Harini juga sudah tidak menjabat,” ujarnya.

Kajari Semarang Asep Nana Mulyana mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi kasus dugaan korupsi program Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 terus dilakukan penyidik. Namun dari tiga saksi dari pihak sponsor yang dipanggil untuk dimintai keterangan kemarin, hanya dua orang yang hadir.

”Laporannya ke saya, dua saksi sponsor hadir, dan satu saksi sponsor ditunda karena tidak hadir. Tapi, saya tidak tahu saksi sponsor dari mana saja, karena itu kewenangan penyidik,” katanya.

Asep menuturkan, pemeriksaan saksi dari pihak sponsor difokuskan pada pekan ini. Baik itu sponsor dalam bentuk uang tunai, maupun dalam bentuk properti. (mg21/aro/ce1)