Ingin Mendapat SK Bayar Rp 125 Juta

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di...

LAWAN: Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid (kiri) saat menerima laporan dari para tenaga honorer dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
LAWAN: Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid (kiri) saat menerima laporan dari para tenaga honorer dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kisruh penerimaan tenaga honorer Kategori 2 (K2) di sejumlah daerah di Jawa Tengah sepertinya tidak pernah selesai. Rabu (21/1) kemarin, sejumlah tenaga honorer yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara kembali mengadu ke kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah.

”Kedatangan kami ke sini untuk melaporkan pihak-pihak yang bermain curang dalam proses rekrutmen. Yang kami laporkan antara lain, Bupati Pati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati, dan pihak-pihak terkait,” ujar Ketua Persatuan Tenaga Honorer (PTH) Untung Rahardjo.

Dijelaskan, pihak-pihak tersebut diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang agar mereka diterima sebagai CPNS. Mereka yang membayar dijanjikan akan mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP). Sementara yang tidak membayar, maka akan dikesampingkan. ”Tidak hanya sembunyi-sembunyi, mereka bahkan meminta uang kontan secara terang-terangan,” tegas untung.

Untung menambahkan, sebelum tes CPNS untuk K2 dilaksanakan, mereka diminta membayar uang Rp 1 juta untuk mendapatkan nomor peserta. Kemudian jika namanya ingin dimasukkan dalam SK harus membayar uang dengan jumlah bervariasi. Ada yang Rp 60 juta, Rp 90 juta, dan bahkan Rp 125 juta. ”Kami punya buktinya. Silakan catat nama saya,” pintanya kepada awak media.

Hal tak jauh beda juga diungkapkan M. Fathur Rozak, Ketua Forum Pembela Keadilan Jepara yang juga mengadu ke Kantor ORI Perwakilan Jateng. Menurutnya, inti permasalahan yang dilaporkan hampir sama dengan yang disampaikan tenaga honorer Kabupaten Pati. NIP diketahui telah keluar dan diterima oleh mereka yang lolos CPNS dengan cara memalsukan data.

”Dari 1790 orang yang mendaftar, ada 664 orang yang lolos. Kami menduga yang memalsukan data sebanyak 227 orang. Sebelum verifikasi diketahui ada 31 orang yang menyatakan mundur. Namun kami tidak tahu mereka yang mundur by name by address. Sehingga kemungkinan dapat ditarik lagi,” beber Rozak mengaku permintaan uang minimal Rp 90 juta.

Atas laporan tersebut, Rozak mengaku sering mendapat teror. Selain pernah ditodong menggunakan pisau dan dicekik tujuh orang tak dikenal, ia juga pernah mengalami percobaan pembunuhan dengan cara diracun lewat makanan. Kejadian itu sekitar awal Januari yang lalu ketika ia mendapat nasi berkat yang diantarkan ke rumahnya. ”Seketika itu kepala saya sakit dan muntah-muntah hingga pukul 2 malam. Saya kemudian dibawa ke rumah sakit,” ungkap Rozak mengaku pernah ditawari orang tak dikenal uang Rp 50-100 juta untuk bungkam.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid menyatakan bahwa langkah yang akan diambil Ombudsman adalah segera menanyakan langsung ke kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jogjakarta. Selain itu, akan mendatangi langsung instansi pemerintah yang dilaporkan. ”Sebelum itu, kami akan layangkan surat kepada Bupati Pati dan Bupati Jepara dengan tembusan ketua DPRD masing-masing,” terangnya. (fai/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Random News

Mbak Ita Tekankan Kontinuitas

SEMARANG-Kaum wanita di Kota Semarang memiliki potensi yang hebat. Hal itu ditunjukkan oleh ibu-ibu di RT 6 RW 5 Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota...

Televisi Lokal Bakal Makin Banyak

SEMARANG - Persaingan bisnis industri televisi swasta lokal di Jawa Tengah akan semakin kompetitif dengan adanya peluang izin televisi swasta baru. Peluang izin baru...

Kampus Tak Tegas Tindak Plagiarisme

KALIGAWE – Lantaran kampus tidak tegas dalam menindak tindak plagiarisme di dunia akademis, plagiarisme semakin tumbuh subur. Tragisnya, tidak hanya mahasiswa yang melakukan praktik...

Sentil Kemiskinan

PERSOALAN kemiskinan menjadi masalah klasik yang dialami pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di tiap daerah. Pemerintah daerah perlu bersinergi...

More Articles Like This

- Advertisement -