LAWAN: Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid (kiri) saat menerima laporan dari para tenaga honorer dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
LAWAN: Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid (kiri) saat menerima laporan dari para tenaga honorer dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
LAWAN: Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid (kiri) saat menerima laporan dari para tenaga honorer dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kisruh penerimaan tenaga honorer Kategori 2 (K2) di sejumlah daerah di Jawa Tengah sepertinya tidak pernah selesai. Rabu (21/1) kemarin, sejumlah tenaga honorer yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara kembali mengadu ke kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah.

”Kedatangan kami ke sini untuk melaporkan pihak-pihak yang bermain curang dalam proses rekrutmen. Yang kami laporkan antara lain, Bupati Pati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati, dan pihak-pihak terkait,” ujar Ketua Persatuan Tenaga Honorer (PTH) Untung Rahardjo.

Dijelaskan, pihak-pihak tersebut diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang agar mereka diterima sebagai CPNS. Mereka yang membayar dijanjikan akan mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP). Sementara yang tidak membayar, maka akan dikesampingkan. ”Tidak hanya sembunyi-sembunyi, mereka bahkan meminta uang kontan secara terang-terangan,” tegas untung.

Untung menambahkan, sebelum tes CPNS untuk K2 dilaksanakan, mereka diminta membayar uang Rp 1 juta untuk mendapatkan nomor peserta. Kemudian jika namanya ingin dimasukkan dalam SK harus membayar uang dengan jumlah bervariasi. Ada yang Rp 60 juta, Rp 90 juta, dan bahkan Rp 125 juta. ”Kami punya buktinya. Silakan catat nama saya,” pintanya kepada awak media.

Hal tak jauh beda juga diungkapkan M. Fathur Rozak, Ketua Forum Pembela Keadilan Jepara yang juga mengadu ke Kantor ORI Perwakilan Jateng. Menurutnya, inti permasalahan yang dilaporkan hampir sama dengan yang disampaikan tenaga honorer Kabupaten Pati. NIP diketahui telah keluar dan diterima oleh mereka yang lolos CPNS dengan cara memalsukan data.

”Dari 1790 orang yang mendaftar, ada 664 orang yang lolos. Kami menduga yang memalsukan data sebanyak 227 orang. Sebelum verifikasi diketahui ada 31 orang yang menyatakan mundur. Namun kami tidak tahu mereka yang mundur by name by address. Sehingga kemungkinan dapat ditarik lagi,” beber Rozak mengaku permintaan uang minimal Rp 90 juta.

Atas laporan tersebut, Rozak mengaku sering mendapat teror. Selain pernah ditodong menggunakan pisau dan dicekik tujuh orang tak dikenal, ia juga pernah mengalami percobaan pembunuhan dengan cara diracun lewat makanan. Kejadian itu sekitar awal Januari yang lalu ketika ia mendapat nasi berkat yang diantarkan ke rumahnya. ”Seketika itu kepala saya sakit dan muntah-muntah hingga pukul 2 malam. Saya kemudian dibawa ke rumah sakit,” ungkap Rozak mengaku pernah ditawari orang tak dikenal uang Rp 50-100 juta untuk bungkam.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala ORI Jateng Ahmad Zaid menyatakan bahwa langkah yang akan diambil Ombudsman adalah segera menanyakan langsung ke kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jogjakarta. Selain itu, akan mendatangi langsung instansi pemerintah yang dilaporkan. ”Sebelum itu, kami akan layangkan surat kepada Bupati Pati dan Bupati Jepara dengan tembusan ketua DPRD masing-masing,” terangnya. (fai/zal/ce1)