GEDUNG BERLIAN – Puluhan rumah pemotongan hewan (RPH) di Jawa Tengah dalam kondisi tidak layak. Dari total 113 RPH yang ada, 50 persen di antaranya masih kurang layak. Kondisi seperti ini jelas memengaruhi kualitas dan kuantitas daging yang dihasilkan. Di Jateng hanya ada beberapa RPH yang sudah layak. Seperti di Kota Semarang, Boyolali, Salatiga, dan Surakarta.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng, Whitono mengatakan, jumlah RPH yang kurang layak memang cukup banyak. Terutama masalah fasilitas yang ada di dalamnya. Seperti belum adanya tempat pendingin, lokasi kurang memadai, minimnya tenaga profesional, sampai pengelolaan yang kurang maksimal. ”Ada sekitar 50 persen RPH yang kurang memadai. Ini kami sedang dalam pembenahan,” katanya usai pertemuan dengan Komisi B DPRD Jateng.

Ia menambahkan, untuk urusan RPH semua merupakan wewenang kabupaten/kota. Ia menegaskan, meski faslilitas kurang, daging yang dihasilkan tetap berkualitas. Sejumlah RPH sedang diusulkan untuk diperbaiki agar daging yang dihasilkan tidak mengecewakan pembeli. ”Pemprov terus memberikan dukungan untuk pengajuan dana ke pemerintah pusat untuk memperbaiki RPH. Jadi nanti ada permintaan daging beku dari luar daerah, bisa disediakan,” imbuhnya.

Withono menambahkan, untuk kebutuhan daging di Jateng tidak masalah. Untuk produksi daging sapi maupun unggas di Jateng mencapai 270 ribu ton. Produksi yang banyak dari Boyolali, Kabupaten Semarang, Banyumas, dan Blora. ”Kalau kebutuhan daging di Jateng tetap mencukupi. Kami tidak melakukan impor,” tambahnya.

Anggota komisi B DPRD Jawa Tengah, Riyono mengatakan, RPH sebenarnya merupakan persoalan bisnis. Jika tidak untung ya berarti rugi. Ia menyorot masalah pengelolaan yang tidak maksimal. Sehingga keuntungan yang didapat tidak lebih 30 persen. ”Jika seperti ini lebih baik manajemen RPH diserahkan pihak swasta. Karena pengelolaan selama ini tidak maksimal,” katanya. (fth/zal/ce1)