TPP Bagi Tenaga Medis

750

“Kalau tenaga kesehatan meminta untuk mendapatkan TPP, dengan segala hormat, sangat tidak wajar kalau minta TPP, karena sudah menyalahi PP dan Perpres.”
Muh Sayid
Ketua Komisi A DPRD Temanggung

TEMANGGUNG–Tuntutan PNS tenaga medis yang meminta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pemkab, dianggap tidak wajar. Sebab, hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2009.

Dalam dua perangkat hukum itu disebutkan bahwa TPP dikhususkan bagi PNS non-tenaga medis. Sebab, PNS tenaga kesehatan, sudah mendapatkan kapitasi dari pelaksanaan BJPS.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung, Muh Sayid, menanggapi tuntutan PNS tenaga medis yang meminta TPP kepada Bupati Bambang Sukarno. Dalam audiensi yang dilakukan beberapa waktu lalu, Bupati Bambang mengabulkan tuntutan para dokter PNS dan tenaga medis Puskesmas.

Sayid menyampaikan, TPP diberikan kepada PNS, kecuali PNS tenaga medis dan guru yang sudah bersertifikasi. Hal itu mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2009.

“Untuk tenaga pendidik, terutama yang sudah bersertifikasi, juga tidak berhak mendapatkan TPP, sebab jumlah tunjangan sertifikasi sudah sangat besar,” kata Sayid.

Karena itu, sentil Sayid, “Kalau tenaga kesehatan meminta untuk mendapatkan TPP, dengan segala hormat, sangat tidak wajar kalau minta TPP, karena sudah menyalahi PP dan Perpres.”

Dikatakan, meski tenaga kesehatan berstatus PNS, mereka tidak berhak mendapatkan TPP. Sebab, dalam PP dan Perpres sudah jelas mereka tidak diperbolehkan. “Apalagi nantinya bisa satu orang menerima dua anggaran untuk satu tujuan. Itu dobel anggaran namanya.”

Untuk itu, Sayid meminta Pemkab jeli dan teliti terkait penentuan penerima TPP. TPP harus benar-benar diberikan bagi PNS yang berhak. “Aturannya sudah jelas, mana yang berhak dan mana yang tidak. Pemkab jangan sampai salah menentukan.”

Pemberian TPP, masih menurut Sayid, harus berdasarkan aspek keadilan distributif. Artinya, PNS yang berhak menerima, harus diberi sesuai haknya. Sedangkan untuk besar kecilnya TPP, disesuaikan dengan keadilan komulatif.

“Eselon juga berpengaruh. Tapi yang jelas harus dilihat dari beban kerja dan kedisiplinan. Jadi besaran antara PNS yang satu dengan yang lain tidak sama.”

Sayid mengatakan, disahkannya TPP oleh dewan karena saat itu Pemkab beralasan bahwa TPP untuk meningkatkan kinerja. Juga untuk menambah kesejahteraan PNS.

Semula, Pemkab mengajukan Rp 24 miliar pada PPAS, kemudian direvisi dan kembali mengajukan anggaran Rp 40 miliar. Sedangkan anggaran yang disetujui hanya Rp 36 miliar.

Dikatakan, anggaran TPP hasil efisiensi honorer kegiatan yang diterima oleh PNS dalam suatu kegiatan. Artinya, untuk 2015 ini, kegiatan yang ada dalam PNS, tidak ada lagi honor.

“Selama ini, kalau ada kegiatan di kalangan PNS, selalu dibentuk panitia dan panitia yang isinya PNS juga dapat honor. Padahal itu kan sudah menjadi tugas melekat PNS. Itu diefisiensi. Karena itu, dalam rangka pemerataan dan adanya dobel anggaran, maka diberikan dalam bentuk TPP,” terangnya.

Dikatakan, dewan mengasumsi bahawa Pemkab sudah merencanakan segala sesuatunya, ketika meminta anggaran TPP. Namun, pada kenyataanya, masih terjadi polemik.

“Asumsi kita Pemkab sudah menyiapkan peraturan peraturan mekanisme siapa yang berhak menerima atau tidak, kalau memang belum siap TPP jangan buru-buru diberikan,” pungkasnya.

Seperdi diberitakan koran ini beberapa waktu lalu, sejumlah PNS dari kalangan tenaga medis– mulai dokter hingga tenaga Puskesmas di Kabupaten Temanggung—memprotes Bupati Bambang Soekarno.

Protes dilakukan Selasa (13/1) siang, dengan mendatangi sang bupati di Ruang Gajah, kompleks kantor bupati. Kedatangan mereka untuk memprotes keputusan bupati yang memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada seluruh PNS, kecuali PNS tenaga medis.

Prasetyo, seorang dokter di RSUD Temanggung menuturkan, kedatangannya menemui bupati untuk mencari keadilan. Ia menilai, tak adil rasanya jika TPP diberikan oleh PNS, tapi media medis justru tak mendapatkannya.

Padahal, kata Prasetyo, beban kerja seorang tenaga medis tidak ringan dalam melayani masyarakat. “Kami tidak punya niatan untuk membuat kericuhan seperti demo dengan turun ke jalan. Kami hanya ingin duduk bersama dan mendengar penjelasan kenapa kami tidak mendapat TPP,” tutur Prestyo.

Ia pun melanjutkan, “Kita memosisikan diri sebagai sesama PNS. Kalau PNS lainnya sudah dapat, kenapa kami tidak? Artinya di sini kita sama-sama meminta supaya bupati bersikap adil,” ucap Prasetyo di hadapan Bupati Bambang Sukarno.
Bupati Bambang Sukarno akhirnya meloloskan permintaan PNS tenaga medis. Hanya saja, bupati meminta mereka juga menaati prosedur birokrasi yang ada. Yaitu, penganggaran tidak dapat dilakukan serta-merta. Butuh proses penganggaran TPP bagi PNS tenaga medis. Yakni, paling lambat baru bisa direalisasi pada pembahasan APBD Perubahan 2015. (mg3/isk)
JS: PNS Tak Lagi dapat Honor Panitia