Proses Lelang Dinilai Melanggar Prosedur

152

MANYARAN – Lelang pengadaan aplikasi software inti perbankan Core Banking System (CBS) pada Bank Jateng tahun 2006 diketahui tak sesuai prosedur dan tak wajar. Hal itu diungkapkan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Setiobudi Arijanto, saat menjadi saksi ahli sidang lanjutan kasus dugaan korupsi CBS Bank Jateng di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (20/1).

”Proses lelang melanggar prosedur dan mestinya tidak lulus. Kriteria penilaian tak jelas. Panitia mengubah harga penawaran salah satu peserta. Dokumen penawaran lelang tidak jelas, dari perencanaan spesifikasi. Kalau benar dapat konsultan yang benar,” kata Setiobudi.

Disinggung soal nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang dibuat dengan sistem range Rp 17 miliar-Rp 62 miliar, saksi menyebut hal itu tidak wajar. Penentuan HPS dengan sistem range menjadikan peluang terjadinya manipulasi penawaran.

”Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, kalau ketinggian dari awal, peluang untuk diatur (rekayasa) menjadi besar. Itu aneh dan membingungkan. Yang dipakai yang atas atau bawah. Itu nggak lazim,” kata saksi yang diperiksa untuk terdakwa Susanto Wedi, mantan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng.

Dalam sidang kemarin, saksi juga mengatakan, terhadap lelang yang melanggar prosedur, menjadikan proses pengadaan tidak sah. Menurutnya, tindakan inprosedural atas pemenangan lelang terhadap pihak tertentu cenderung korupsi.

”Dalam hal ini, pihak yang paling diuntungkan adalah pemenang. Harusnya diputus, tapi ini tidak diputus,” tandasnya.

Dikatakan, kesalahan dalam pekerjaan ada pada penyedia aplikasi CBS. ”Dia (PT Sigama Caraka Cipta) tidak bisa melakukan perpanjangan kontrak. Seharusnya ada pemutusan kontrak oleh panitia,” katanya dalam sidang yang dipimpin majelis hakim ketua, Gatot Susanto.

Dalam setiap tahapan pengadaan, tambah dia, seharusnya dilalui sebagaimana mestinya. Salah satunya, evaluasi teknis sebelum dilakukan uji coba. ”Terkait pengadaan aplikasi CBS pada Bank Jateng sendiri diketahui tidak running pada perangkat bank,” ujarnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, tim kuasa hukum terdakwa Susanto Wedi membantah kliennya melakukan pelanggaran atas lelang pengadaan. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang dilanggar terdakwa yang saat kasus terjadi sebagai sekretaris panitia lelang.

Lukman Hakim, yang juga kuasa hukum terdakwa menyatakan, perubahan harga penawaran dibuat atas keputusan internal. ”Perubahan penawaran secara prinsip. Klarifikasi dan negosiasi boleh terhadap kualifikasi yang tertinggi. Perubahan penawaran tidak ada. Perubahan untuk internal dan tidak untuk menjatuhkan pemenang lain,” kata dia didampingi Dany Sriyanto, kuasa hukum lainnya.

Sementara soal penentuan range HPS, Dany menyatakan, tidak ada larangan. ”Saksi ahli juga mengakui tidak ada larangan. Dalam blueprint yang dirujuk konsultan, range Rp 17 miliar-Rp 62 miliar masuk dalam RKS (rencana kerja sama) dan disetujui menjadi HPS,” jelasnya.

Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada Selasa (27/1) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dan terdakwa. ”Kami akan menghadirkan saksi meringankan dari LP3I (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia) serta ahli pidana UGM,” kata Dany Sriyanto. (mg21/aro/ce1)