Penumpang Sepi, Tarif Angkot Turun

192

KAJEN-Sepinya penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi masyarakat, akhirnya tarif angkutan non barang diturunkan. Sekaligus sebagai konsekuensi turunnya harga BBM premium dan solar, per 19 Januari 2015 kemarin.

Sekjen Organda Kabupaten Pekalongan, Slamet Sutrisno mengatakan bahwa persoalan pengusaha angkutan bukan hanya pada fluktuasi harga BBM, melainkan kecenderungan masyarakat yang mulai beralih menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu pula yang menyebabkan total armada hanya bisa beroperasi sekira 70 persen.

“Belum lagi persoalan onderdil kendaraan yang harganya tidak mau turun. Dari 200-an angkutan, hanya 70 persen yang beroperasi,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dsihubkominfo) Kabupaten Pekalongan, Selasa (20/1) kemarin.

Slamet memaparkan, terkait tarif, baik secara internal maupun dengan pihak Dishubkominfo, sudah menemukan titik temu. Diharapkan, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. “Kami sepakat penurunan tarif angkutan sebesar Rp 1.000. Setelah turunnya harga BBM, kemarin itu,” jelasnya.

Slamet berujar, dengan turunnya tarif tersebut, kemungkinan bisa menambah minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasi. “Semoga dengan turunnya tarif ini, penumpang angkutan umum semakin ramai,” timpalnya.

Sementara itu, Kabid Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Dishubkominfo, Wahyu Kuncoro mengatakan bahwa penetapan tarif angkutan umum tersebut telah melalui proses survei. Dari 209 armada pada 14 trayek, telah menyepakati penurunan tarif angkutan senilai Rp 1000. “Penurunan tarif rata-rata, Rp 1.000 dari tarif sebelumnya,” ungkapnya.

Misalnya, kata Wahyu, untuk trayek angkutan Bojong-Kalipancur tarif semula Rp 6.000 menjadi Rp 5.000. Kemudian Doro-Kedungwani, dari Rp 7.000 menjadi Rp 6.000 dan Kecamatan Kajen-Wiradesa tarif Rp 10.000 turun menjadi Rp 8.000‎. “Sebenarnya pada hari pertama pemberlakuan turunnya harga BBM (Senin, 19/1), para sopir sudah berinisiatif menurunkan tarifnya,” imbuhnya.

Meski sudah ada penurunan tarif, Wahyu mengaku, tarif angkutan umum di Kabupaten Pekalongan masih di atas ‎ketentuan Pemprov Jateng. Untuk tarif batas atas sesuai ketetapan Pemprov adalah Rp 177 per penumpang per kilometer, namun tarif batas bawah di Kabupaten Pekalongan saja mencapai Rp 191 per penumpang per kilometer.

“Jika dilihat secara general memang menyalahi aturan, namun perlu dilihat kondisi geografis wilayah Kabupaten Pekalongan yang medannya naik-turun. Hal itu membuat konsumsi BBM-nya tinggi sehingga tarifnya lebih tinggi. Kemudian ada juga trayek sepanjang belasan kilometer yang terdiri atas hutan saja, tidak ada penumpangnya,” beber Wahyu.
Dikatakan dia, penurunan tarif tersebut hanya senilai lima persen jika dibandingkan kenaikan tarif 10 persen ketika kenaikan harga BBM, November 2014 lalu. (hil/ida)