KAJEN-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pekalongan belum menentukan kepastian tarif angkutan umum pasca turunnya harga BBM, premium dan solar, Senin (19/1) kemarin. Alasannya, penentuan tarif angkutan umum tidak bisa serta merta dilakukan perubahan, melainkan harus melalui proses survei Biaya Oprasional Kendaraan (BOK).

Menurut Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan, Ahmad Muhlisin melalui Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan, Dishubkominfo, Wahyu Kuncoro mengatakan bahwa idealnya ketika ada penurunan harga BBM dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter untuk premium dan Rp 7.250 menjadi Rp 6.400 per liter untuk solar, langsung diikuti adanya penurunan tarif angkutan. “Idealnya memang begitu, karena penentuan tarif skala nasional menyesuaikan harga BBM,” ungkapnya, kemarin.

Namun, kata Wahyu, hingga kini belum ada penetapan terkait tarif angkutan umum, lantaran harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Di antaranya dengan melibatkan Organda, pengusaha angkutan dan instansi-instansi terkait. “Penetapan tarif angkutan harus melalui proses survei Biaya Oprasional Kendaraan (BOK). Dan BOK itu komponennya banyak, ada harga bahan bakar, suku cadang, pembiayaan, keuntungan dan lain-lain,” jelasnya.

Wahyu menegaskan bahwa fluktuasi harga BBM memang sangat berpengaruh terhadap tarif angkutan. Dari total komponen BOK, pengaruh harga BBM mencapai 36 persen. Sedangkan keuntungannya sebesar 10 persen dari total BOK yang ada.

Disinggung kondisi angkutan di Kabupaten Pekalongan, Wahyu mengaku keberadaan angkutan umum semakin susah. Selain itu, masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum sebagai media transportasi semakin berkurang.

“Dulu masih banyak trayek yang banyak penumpangnya, seperti Kedungwuni-Kajen atau Pekalongan-Kedungwuni. Tapi sekarang sepi. Masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi,” imbuhnya. (hil/ida)