DIKEMBANGKAN : Para penumpang naik ke BRT Trans Semarang dari halte di Jalan Pemuda. Pemprov sedang menggodok konsep angkutan aglomerasi yang akan dioperasikan pertengahan tahun ini. (Adityo dwi/radar semarang)
DIKEMBANGKAN : Para penumpang naik ke BRT Trans Semarang dari halte di Jalan Pemuda. Pemprov sedang menggodok konsep angkutan aglomerasi yang akan dioperasikan pertengahan tahun ini. (Adityo dwi/radar semarang)
DIKEMBANGKAN : Para penumpang naik ke BRT Trans Semarang dari halte di Jalan Pemuda. Pemprov sedang menggodok konsep angkutan aglomerasi yang akan dioperasikan pertengahan tahun ini. (Adityo dwi/radar semarang)

GUBERNURAN – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mewujudkan angkutan aglomerasi di wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) menemui titik terang. Proyek pengadaan bus rapid transit (BRT) Kedungsepur dengan anggaran senilai Rp 28 miliar tersebut ditargetkan selesai pertengahan tahun 2015.

”Target kami ya secepatnya. Diperkirakan pertengahan 2015 sudah beroperasi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng Urip Sihabudin kepada Radar Semarang, kemarin.

Urip menjelaskan, saat ini sedang dipersiapkan pengelolaan BRT lintas kabupaten/kota tersebut. Jika bulan Januari dan Februari telah terbentuk kelembagaan, maka dalam tiga bulan berikutnya pengadaan bus akan dilakukan. Setelah itu baru memasuki proses persiapan. ”Sehingga bulan Juli atau Agustus telah dapat beroperasi,” imbuhnya.

Ditambahkan, proyek tersebut rencananya dikelola PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) yang juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng. Saat ini, PT SPJT masih menyiapkan rencana bisnis bersama dengan pihak operator yang terdiri atas Organda Kota Semarang dan Organda Kabupaten Semarang. ”Dalam proyek ini, mereka minta untuk ikut dilibatkan sebagai operator,” terang Urip.

Untuk koridor Semarang–Bawen nantinya dilayani 40 bus, di mana 25 bus dari Pemprov Jateng dan 15 bus dari pemerintah pusat. Pemprov Jateng sendiri telah menganggarkan dari APBD Perubahan 2014 senilai Rp 15 miliar. Sedangkan untuk operasional dan perawatan bus selama 2015, pemprov mengajukan lagi anggaran Rp 10,4 miliar pada APBD 2015.

Alokasi anggaran antara lain, diperuntukkan pengadaan 25 unit armada bus senilai Rp 15 miliar, pembangunan halte Rp 4,6 miliar, dan biaya operasional selama satu tahun Rp 7,4 miliar. ”Biro Keuangan dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng sudah menyetujui anggaran itu,” tandasnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz mengungkapkan rencana pengembangan BRT Kedungsepur nantinya akan menjadi sarana angkutan terpadu antarkabupaten/kota seperti di Jakarta. DKI Jakarta sendiri telah mengembangkan angkutan terpadu dari dan menuju kota-kota di sekitarnya. Menurutnya Dinhubkominfo Jateng telah mengajukan anggaran pembangunan shelter di 36 titik wilayah Kedungsepur. ”Rencananya soal pengembangan angkutan aglomerasi ini akan dibahas dalam rapat khusus agar bisa dibahas lebih detail. Sebab ini menyangkut rencana yang besar,” katanya.

Politisi PPP ini mengatakan untuk pengadaan bus menunggu tahun ini. ”Termasuk anggaran untuk subsidi agar tiket penumpang bisa dibeli dengan murah, masih harus menunggu APBD 2015,” ujarnya. (fai/ric/ce1)