Harga BBM Turun, SPBU Diserbu

163
TURUN HARGA: Antrean pembeli BBM di SPBU Ahmad Yani Semarang setelah diberlakukan tarif baru. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
TURUN HARGA: Antrean pembeli BBM di SPBU Ahmad Yani Semarang setelah diberlakukan tarif baru. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
TURUN HARGA: Antrean pembeli BBM di SPBU Ahmad Yani Semarang setelah diberlakukan tarif baru. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku mulai Senin (19/1) pukul 00.00, disambut antusias warga. Hampir semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kemarin dipadati kendaraan yang hendak mengisi BBM. Harga baru BBM yang mulai diberlakukan kemarin, Rp 6.700 untuk premium dan Rp 6.400 untuk solar. Sedangkan harga lama Rp 7.600 untuk premium, dan Rp 7.250 untuk solar.

Penurunan harga ini, berdampak pada lonjakan pembelian. Bahkan, di sejumlah SPBU kehabisan stok lantaran tingginya jumlah permintaan. Hampir di semua SPBU dibanjiri pembeli. Seperti di SPBU Jalan Ahmad Yani, Semarang. Antrean kendaraan mengular sampai ke jalan.

Pemberlakuan harga baru kemarin juga sempat diprotes warga. Sebab, warga tahunya harga baru premium untuk Pulau Jawa Rp 6.600. Tika Kumala, salah satu pengendara motor sempat protes kepada petugas SPBU Kaligarang ketika mengisi premium. Dia kaget lantaran di mesin pengisian SPBU tertulis Rp 6.700 per liter. ”Lho, menurut pengumuman di koran harganya kan Rp 6.600. Kenapa beda?” protesnya kepada petugas.

Iwan, salah satu petugas SPBU Kaligarang menjelaskan jika harga itu merupakan keputusan resmi dari Pertamina. ”Kami hanya menjalankan tugas saja. Yang jelas sudah ada edaran resmi soal tarif yang berlaku di Pulau Jawa,” ungkapnya.

External Relation PT Pertamina Jateng-DI Jogjakarta Robert MV Dumatubun menjelaskan, jika untuk premium berlaku tiga harga baru berdasarkan wilayah. Yakni, Rp 7.000 di wilayah Bali, Rp 6.700 di wilayah Jawa dan Madura, serta Rp 6.600 di luar Pulau Jawa, Madura, Bali (di luar Jamali, Red).

”Karena termasuk kategori BBM umum, untuk wilayah Jamali badan usaha dimungkinkan memperoleh margin 5-10 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Meski begitu, dengan harga tersebut, margin Pertamina masih di bawah 5 persen,” jelasnya.

Dengan menetapkan harga premium lebih murah di luar Jamali, lanjutnya, tentunya margin Pertamina akan berada di bawah angka 2 persen. Hal ini sebagai komitmen Pertamina mendukung pemerintah meringankan beban masyarakat di luar Jamali yang tingkat daya belinya relatif lebih rendah.

”Di Bali lebih tinggi karena nilai PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Red) yang ditetapkan oleh daerah setempat lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, yakni 10 persen,” ungkapnya.

Kebijakan harga BBM bersubsidi sejak 1 Januari lalu memang akan mengikuti pola pergerakan harga minyak dunia. Jika harga turun, akan turun dan kalau harga naik juga akan ikut naik. Namun untuk kebijakan harga ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

”Pertamina selaku badan usaha bertugas mendistribusikan sekaligus menjaga kelangsungan pasokan kepada masyarakat,” tegas Robert.

Soal kelangkaan premium yang terjadi di beberapa SPBU, pihaknya mengelak jika Pertamina dituding kekurangan suplai. ”Hal ini bukan dikarenakan keterbatasan suplai, namun lebih pada melonjaknya animo masyarakat atas euforia perubahan harga BBM yang menjadi lebih murah. Peningkatan konsumsi ini telah diantisipasi dengan pemberlakuan setor angkut BBM yang dikirim ke SPBU untuk kembali mencukupi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Sesuaikan Harga
Penurunan harga BBM bersubsidi jenis solar dan premium diharapkan segera diikuti dengan penurunan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan tarif angkutan umum.

”Kami ini bagian dari pemerintah, ketika bapak presiden meminta daerah ikut berperan dalam mengendalikan harga sembako dan tarif angkutan umum tentu kami lakukan,” kata Plh Wali Kota Semarang Adi Tri Hananto saat ditemui di sela-sela rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (19/1).

Adi Tri Hananto menyatakan, dengan penurunan harga BBM ini otomatis biaya transportasi dan proses produksi juga mengalami penurunan. Sehingga sudah cukup kuat alasan lagi bagi produsen atau pedagang untuk menurunkan harga barang.
”Komponen biaya transportasi kan menyumbang cukup besar, jadi saya kira sudah cukup alasan untuk menurunkan harga barang,” kata Sekda Kota Semarang ini.

Meski demikian, pemkot tidak bisa intervensi lebih jauh karena penentuan harga sembako adalah bergantung sama mekanisme pasar. Hanya saja, pemkot bisa melakukan pemantauan harga di pasaran. Jika dirasa melebihi batas kewajaran harga, maka bisa dilakukan operasi pasar.

”Namun untuk melaksanakan operasi pasar juga tidak mudah karena harus koordinasi dengan berbagai pihak. Kami berharap produsen dan pedagang mau menyesuaikan harga seiring dengan penurunan harga BBM bersubsidi ini,” terangnya.

Terkait dengan tarif angkutan umum, lanjut Sekda, Pemkot Semarang bakal menggunakan mekanisme yang sama saat memutuskan kenaikan tarif ketika BBM naik. ”Sekarang BBM sudah diturunkan, tentu nanti pemkot melalui Dishubkominfo akan mengajak pihak terkait seperti Organda (organisasi gabungan angkutan darat) dan lain sebagainya membahas tarif baru angkutan umum,” tandasnya.

Terpisah, Pembina Organda Provinsi Jateng Deddy Setiadi menyatakan, pihaknya segera menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan penyesuaian tarif angkutan umum seiring dengan penurunan harga BBM.

”Rencananya lusa (besok) ada rapat koordinasi antar pengusaha transportasi. Kita akan buat rumusan tarif untuk diusulkan ke pemerintah. Prinsip kita pihak Organda mengikuti peraturan pemerintah,” ujarnya.

Deddy menambahkan, untuk tarif angkutan ekonomi domainnya ada di pemerintah, sedangkan nonekonomi seperti taksi dan lainnya yang mengusulkan adalah para pengusaha angkutan umum. ”Tapi yang mengesahkan tetap pemerintah, kita hanya mengusulkan tarif. Lusa kita kumpulkan di masing-masing DPC,” tandasnya. (mg16/zal/aro/ce1)