“Proses penyidikan terus jalan. Kami mulai memeriksa saksi-saksi untuk kasus dengan tersangka Supomo.”
Anto Widi Nugroho
Kasi Pidsus Kejari Wonosobo

WONOSOBO–Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo mulai memeriksa mantan anggota DPRD Wonosobo periode 1999- 2004. Pemeriksaan terkait penetapan tersangka Supomo Ibnu Syahid, mantan Wakil Ketua DPRD 1999-2004. Supomo diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana asuransi jiwa dan tali asih.

“Proses penyidikan terus jalan. Kami mulai memeriksa saksi-saksi untuk kasus dengan tersangka Supomo,” kata Kepala Kejari Wonosobo Suharto melalui Kasi Pidsus Anto Widi Nugroho kepada Jawa Pos Radar Kedu, kemarin.

Anto Widi mengatakan, pengungkapan kasus dengan tersangka Supomo Ibnu Syahid masih membutuhkan pemeriksaan sejumlah saksi. Hingga saat ini, jumlah saksi yang sudah diperiksa sebanyak 15 orang. Semuanya mantan anggota DPRD periode 1999-2004. Menurut Anto, keterangan para saksi penting untuk melengkapi proses penyidikan. “Secara bertahap, saksi terus kami panggil untuk dimintai keterangan,” katanya.

Pekan ini, lanjut Anto, pihaknya kembali memeriksa 4 saksi. Semuanya mantan anggota dewan. Setelah itu, saksi lain dari pihak asuransi juga akan diperiksa. “Kami upayakan proses pemeriksaan berlangsung cepat, agar cepat selesai dan memasuki penyidikan tahap dua,” katanya.

Anto menjelaskan, dalam kasus ini, pihaknya belum bisa memastikan adanya kemungkinan tersangka lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa menyeret aktor lain.

Sebab, nama Supomo muncul dari fakta persidangan dengan tersangka sebelumnya Idham Cholied, mantan ketua DPRD periode 1999-2004. “Kita lihat saja nanti dalam persidangan setelah kasus ini dilimpahkan,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Suharto membeber, sama seperti kasus yang menjerat Idham, Supomo pada waktu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, ikut menyetujui dan merealisasikan tunjangan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Asuransi yang dimaksud diperuntukkan bagi 45 orang anggota DPRD kala itu.

Pembiayaan asuransi bersumber dari APBD Wonosobo senilai Rp.3.094.778.000 serta tali asih sebesar Rp. 999.000.000. “Padahal, sebelumnya untuk tunjangan kesehatan telah diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT Asuransi Kesehatan Indonesia,” katanya.

Kasus dugaan penyelewengan tiga paket kebijakan DPRD periode 1999-2004 ini, sudah bergulir lama. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perda APBD) tahun anggaran 2002, 2003, dan 2004.

Ada tiga komponen anggaran yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Wonosobo. Yaitu, Dana Purna Bhakti, Asuransi Kesehatan dan Tali Asih (pesangon purna tugas) DPRD. Dari tiga komponen tersebut, jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD secara keseluruhan sekitar Rp 80-an juta. Namun kebijakan tersebut dinilai melanggar hukum dan telah merugikan negara. (ali/isk)